Akurasi.id, Samarinda – Kematian Ahmad Setiawan (pelajar di SD 019, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda) di lubang tambang milik PT Insani Bara Perkasa (IBP) pada Sabtu (22/6/19), menambah daftar panjang korban yang meninggal di lubang bekas tambang batu bara.
Sejak 2011, sudah 35 korban yang meregang nyawa di lubang tambang. Di masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi, terdapat enam korban jiwa yang meregang nyawa di eks lubang tambang. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang menyebut, kematian anak di lubang tambang adalah buah tidak tegasnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Penegakan aturan yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur bahkan jajarannya adalah pendekatan kompromi. Tidak pernah ada sanksi yang menghasilkan efek jera sehingga semua perusahaan mau tidak mau taat aturan,” ucapnya belum lama ini.
Meski perusahaan tersebut berstatus Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang kewenangan pencabutan dan penerbitan izinya di pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dapat bersurat kepada presiden dan kementerian terkait.
Kata dia, surat tersebut memuat gambaran menyeluruh tentang rekam jejak PT IBP. Apalagi secara umum, perusahaan itu telah membawa banyak masalah di Bumi Etam.
“Mungkin saja pemerintah pusat tidak tahu, setiap hari ada saja anak-anak yang meninggal di lubang tambang. Ini yang harus ditegaskan gubernur kepada presiden,” sarannya.
Kewenangan diskresi pun dapat diambil Pemprov Kaltim. Terutama menggunakan otoritasnya menutup seluruh lubang tambang yang berdekatan dengan permukiman penduduk atau berjarak kurang dari 500 meter.
“Kalau perusahaan masih beroperasi, hentikan. Jangan berikan pelayanan. Bekukan aktivitasnya. Stop berikan izin pengangkutan. Kuncinya di situ. Ketika pemerintah tidak memberikan pelayanan, pasti perusahaan akan menaati aturan,” sebutnya.
Namun demikian, delapan bulan Isran-Hadi memimpin Kaltim, kewenangan tersebut tak digunakan. Rupang menyayangkan tidak adanya ketegasan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2018 itu.
“Sepertinya Isran Noor tidak ada tindakan konkretnya. Faktanya dia berkomentar nyeleneh. Padahal dia dituntut bertanggung jawab. Langkah konkret untuk menghentikan operasi tambang yang meninggalkan begitu saja lubangnya, tidak ada sama sekali,” sesalnya.
Atas dasar itu, sebut Rupang, DPRD Kaltim perlu terlibat aktif menyelesaikan kasus kematian anak-anak di lubang tambang. Wakil rakyat dapat memanggil dan meminta pertanggungjawaban gubernur dan wakil gubernur atas korban yang berjatuhan di lubang tambang.
“DPRD harus menggunakan hak angket dan hak interpelasinya. Panggil gubernur dan wakil gubernur. Mereka juga bisa memanggil seluruh pihak yang terkait dengan penanganan lubang tambang di Kaltim,” sarannya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
