Akurasi.id, Samarinda – Pertambangan batu bara di Samarinda diduga sebagai salah satu penyebab banjir. Obral izin tambang dalam beberapa tahun terakhir memang telah mengakibatkan sebagian besar wilayah ibu kota provinsi ini dijadikan ladang pertambangan. Lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai areal resapan air, kini beralih menjadi lahan pertambangan.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mencatat, sedikitnya 71 persen wilayah Samarinda telah dipatok menjadi lahan pertambangan. Dari tahun ke tahun, luasan lahan pertambangan tersebut diperkirakan terus meluas.
Anggota DPRD Kaltim, Jahidin mengatakan, sebelum tambang batu bara beroperasi di Samarinda, kota ini tidak pernah terkena banjir separah saat ini. Dia menyesalkan usaha pertambangan yang telah membawa akibat buruk bagi daerah.
“Daerah kita dirusak oleh tambang-tambang ini. Usaha pertambangan baik skala kecil maupun besar,” tegasnya, Selasa (11/6/19).
Dia menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengambil langkah tegas kepada seluruh pengusaha tambang yang tidak menaati peraturan pertambangan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, salah satu akibat langsung dari pertambangan adalah berkontribusi terhadap pendangkalan Bendungan Benanga yang terletak di Kelurahan Lempake, Samarinda Utara.
“Bendungan Benanga ini tidak pernah tercemar. Sekarang karena saluran-saluran pembuangan tambang itu mengarah ke Benanga, inilah yang membuat bendungan tidak mampu lagi menampung air,” sebutnya.
Karena itu, pemerintah diminta tak mudah memberikan izin pertambangan kepada pengusaha yang telah terbukti merusak lingkungan dan berkontribusi terhadap banjir yang melanda Samarinda.
“Terkait dengan perizinan-perizinan tambang, kalau memang tambang itu dianggap tidak bermanfaat, malah mendatangkan bencana, lebih baik tidak usah lagi diberikan izin,” sarannya.
Solusinya, dia meminta pemerintah tidak memperpanjang izin operasional tambang yang tak mengindahkan lingkungan.
“Saya sendiri melihat, setelah mereka (penambang) selesai menambang, lokasinya ditinggal begitu saja,” ungkapnya.
Anggota dewan yang berasal dari Dapil Samarinda itu mempertanyakan dana jaminan reklamasi yang kerap disetor penambang kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Kata dia, dana tersebut mestinya digunakan sebagai jaminan untuk memastikan penambang mereklamasi lahan yang telah ditambang.
“Dimanfaatkan enggak dana itu? Setelah mereka mengeruk keuntungan, ya diterlantarkan. Tidak diurus lagi. Ditinggalkan begitu saja. Yang ditinggalkan adalah bencana,” ucapnya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
