Akurasi.id, Bontang – Perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum kembali dikaji Komisi III DPRD Bontang bersama tim asistensi Raperda Pemkot Bontang, Senin (6/5). Pembahasan kali ini dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Suhut Hariyanto di ruang rapat Kantor DPRD Bontang Lestari.
Suhut menyebut, pembahasan kali ini hanya difokuskan pada usulan perubahan tarif retribusi dan tidak mengubah isi peraturan yang lainnya. Namun sebelum benar-benar menetapkan perubahan tarif retribusi ini, pihaknya akan melakukan perbandingan dengan kabupaten/kota yang ada di Kaltim seperti Sangatta,Samarinda, dan Balikpapan.
“Kita ingin besaran tarif ini nantinya tidak melebihi dari ketetapan provinsi dan tidak membebani masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, tujuan peningkatan retribusi ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini baik, namun tetap harus memperhatikan kemampuan dari masyarakat. Sehingga harus dikaji dahulu sebelum disahkan.
“Kenaikannya bervariasi tergantung dari itemnya,” sebutnya.
Dengan penetapan tarif retribusi jasa umum baik pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan hewan, serta perubahan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat bisa semakin baik dan meningkat, serta bisa melindungi konsumen. (adv)
Penulis: Bambang Al-Fatih
Editor: Yusva Alam
