Akurasi.id, Jakarta – Kabut asap lintas batas kembali menjadi sorotan utama di kawasan Asia Tenggara. Malaysia dan Brunei Darussalam resmi membawa masalah kabut asap ke meja ASEAN, menyusul meningkatnya titik api dan kualitas udara buruk di sejumlah wilayah Kalimantan.
Langkah diplomatik ini diambil setelah indeks kualitas udara di beberapa kota Malaysia dan Brunei turun ke level tidak sehat selama beberapa pekan terakhir.
Badan Meteorologi Malaysia dan Brunei mencatat lonjakan partikel PM2.5 atau partikel udara halus sejak pertengahan Agustus 2026. Arah angin membawa asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera ke arah Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Sementara Brunei melaporkan jarak pandang di Bandar Seri Begawan sempat turun di bawah 5 km.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, Menteri Luar Negeri dan kementerian terkait telah diminta menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan Sekretariat ASEAN.
“Kami sepakat menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik. Kami telah meminta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk menangani masalah ini. Surat juga sudah kami sampaikan kepada Sekretariat ASEAN,” kata Anwar dalam konferensi pers penutupan rangkaian kunjungan kerja selama dua hari ke Brunei, sebagaimana melansir The Star, Minggu (23/8/2026).
Melalui kerja sama ini ini, Malaysia dan Brunei berupaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi bencana asap. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung upaya penanganan persoalan yang berdampak kepada masyarakat.
Isi Tuntutan Malaysia dan Brunei di ASEAN
Dalam forum Pejabat Senior ASEAN, Malaysia dan Brunei konsisten mendorong 3 poin utama terkait penanganan kabut asap lintas batas, yaitu:
1. Percepatan Implementasi AATHP
Mendesak seluruh negara anggota ASEAN mempercepat ratifikasi dan implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) secara penuh, termasuk mekanisme pemantauan dan sanksi.
2. Transparansi Data Titik Api
Meminta negara sumber asap membuka akses data satelit, titik panas, dan laporan penegakan hukum secara real-time melalui ASEAN Specialised Meteorological Centre.
3. Bantuan Teknis dan Penegakan Hukum
Mengusulkan pembentukan tim respon cepat ASEAN untuk membantu pemadaman di lapangan dan penguatan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Respons Indonesia
Indonesia sebagai negara yang wilayahnya paling banyak terdampak karhutla menyatakan komitmen untuk menangani persoalan ini. Kepala BNPB dan KLHK RI menegaskan sudah mengerahkan 2.500 personel, helikopter water bombing, dan modifikasi cuaca di Kalimantan dan Sumatera.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, sudah ada jalinan komunisasi bersama negara-negara sahabat dalam upaya penanganan situasi ini. Ia menyebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut berkomunikasi untuk menangani dampak asap secepatnya.
“Kami melakukan komunikasi informal melalui kemenlu, mebahas dampak kebakaran ini. Oleh karena itu, kami berusaha secepatnya mengatasi masalah karhutla ini,” tutur Prasetyo saat ditemui di JCC Senayan, sebagaimana melansir Kompas.com, Minggu (23/8/2026). (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
