Ditulis Oleh: Nikolaus Anggal, M.Pd.
30 April 2019
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah panitia pemilihan umum (pemilu) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertugas memfasilitasi pemilih untuk pemungutan suara hingga perhitungan suara. Penyelenggara di tingkat bawah ini adalah ujung tombak kesuksesan Pemilu 2019. Meningkatnya keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggara pemilu dapat menjadi tolok ukur kokohnya demokrasi di negara ini. Di TPS, anggota KPPS bekerja bersama dengan pengawas dan para saksi dari peserta pemilu.
Tugas dan wewenang KPPS adalah mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan; melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS; mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan saksi, pengawas pemilu lapangan, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel; membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilu lapangan, serta menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
Keseluruhan proses tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dilaksanakan. Tak heran, banyak anggota KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan yang disebabkan kerja tanpa henti untuk mengejar target yang ditentukan KPU. Kita tidak mencari siapa yang salah. Saya yakin semua pihak yang berperan dalam pengambilan kebijakan sudah mempertimbangkan segala konsekuensinya. Namun apa yang sudah dipertimbangkan dengan bijaksana terkadang tak sesuai realitas di lapangan.
Komisi pemilihan umum (KPU) menyatakan anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 304 orang. Sementara 2.209 anggota KPPS lainnya dilaporkan sakit. Jumlah ini dirilis KPU pada Senin 29 April 2019 pukul 14.00 Wib. Para pahlawan demokrasi ini harus kita hormati, harus kita banggakan, bahkan kita ikuti keteladanannya.
Lebih dari itu, perlu kiranya peristiwa ini dijadikan sebagai bahan masukan bagi kita terutama bagi para pengambil kebijakan untuk penyempurnaan pesta demokrasi di pemilu serentak berikutnya. Permenungan seperti ini jauh lebih penting bagi kita sebagai anak bangsa ketimbang saling menyalahkan satu sama lain. Karena semua komponen sudah berkontribusi demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019.
Memang pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang dilaksanakan secara serentak memakan banyak korban. Tetapi konstelasi politik ini menguntungkan masyarakat, partai politik, dan aparat pemerintahan karena lebih efisien dari sisi anggaran dan waktu. Pengamat politik, Ray Rangkuti mengatakan, pemilu serentak meminimalisasi kemungkinan konflik sosial akibat ketegangan politik berkepanjangan dan perlahan koalisi akan menuju ke arah koalisi permanen yang lebih solid, terarah, berdasarkan kepentingan substansial sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Fadjroel Rachman berpendapat, pemilu serentak mengembalikan demokrasi pada nilai-nilai substantif. Yaitu visi nilai dan program. Sementara itu, Fitra Arsil menjelaskan, pemilu serentak menjadikan sistem presidensial efektif karena presiden yang terpilih memperoleh dukungan besar di lembaga legislatif serta menguntungkan partai yang memiliki calon presiden.
Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, penulis menyimpulkan, pemilu serentak menguntungkan semua pihak dan mengurangi ketegangan sosial akibat perbedaan pandangan politik serta membangun koalisi permanen demi kepentingan jangka panjang. Selain itu, pemilu serentak menjadikan sistem presidensial efektif karena dukungan besar di lembaga legislatif sehingga dapat mengembalikan nilai-nilai demokrasi.
Pemilu serentak yang merupakan titah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dibarengi berbagai dinamika dan trik-trik politik. Misalnya isu politik uang yang merusak tatanan demokrasi. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak bebas memilih berdasarkan suara hati atau suara moral kebangsaan yang merupakan suara dari Tuhan yang bisa membedakan mana yang harus dipilih dan mana yang tidak seharusnya dipilih. Politik uang yang kelihatan sepintas lalu sangat memanjakan masyarakat, tetapi mematikan demokrasi dan menumpulkan suara hati. Politik uang juga tidak membantu pendidikan demokrasi yang benar kepada masyarakat. Oleh sebab itu, politik uang atau apa pun bentuk pelanggaran pemilu yang merusak demokrasi harus ditindak tegas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mesti mengambil langkah tegas sesuai norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
KPU sebagai penyelenggara juga dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat. Bayangkan KPU harus membuat aturan yang berbeda dalam waktu yang sama. Penyelenggara pemilu ini dituntut cermat dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pemilihan. Inilah yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam distribusi surat suara pada tingkat KPPS. Pada dasarnya hanya sebagian kecil pendistribusian surat suara yang keliru. KPU sudah memperbaikinya serta melakukan pemungutan suara ulang.
Pemilu 2019 sukses dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Bahwa dalam proses pelaksanaan ada kekeliruan, banyak anggota KPPS dan aparat keamanan yang gugur dalam melaksanakan tugas, dinamika politik, dan riak-riak politik adalah hal yang wajar sebagai tahap pembelajaran menuju menuju kemajuan demokrasi yang lebih matang dan dewasa sesuai amanat Pancasila dan UUD 45. (*)
Editor: Ufqil Mubin
Sekilas: Nikolaus Anggal, M.Pd adalah dosen di Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda Kalimantan Timur.
