Akurasi.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang tersebut seharusnya menjadi kewenangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menjelaskan, Danantara memperoleh dividen tahunan yang cukup besar, yakni sekitar Rp 80 triliun. Karena itu, menurutnya, perusahaan tersebut seharusnya mampu menanggung kewajiban utangnya tanpa melibatkan dana APBN.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin antara swasta sama government,” tegas Purbaya.
Pernyataan ini menjadi respons atas usulan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang sebelumnya menyarankan agar pemerintah membantu pembayaran utang KCIC menggunakan dana negara.
Menanggapi hal tersebut, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10/2025).
Prasetyo menegaskan, meskipun isu utang Whoosh belum dibahas dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah tetap berkomitmen mencari solusi alternatif tanpa membebani keuangan negara.
“Malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, proyek kereta cepat Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas dan konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Ia juga menyinggung potensi pengembangan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur.
“Justru kita ingin itu berkembang, tidak hanya ke Bandung. Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta–Surabaya,” ungkap Prasetyo.
Dengan penegasan dari Menkeu Purbaya dan dukungan Istana, pemerintah memastikan proyek strategis nasional ini akan terus dikembangkan tanpa membebani APBN. Fokus pemerintah kini adalah memastikan keberlanjutan investasi dan pengelolaan keuangan proyek secara mandiri dan profesional oleh pihak terkait.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
