Akurasi.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa penyebutan wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia secara damai. Pernyataan ini merespons penolakan Pemerintah Malaysia terhadap penggunaan istilah “Laut Ambalat” dalam merujuk wilayah perairan yang mencakup Blok ND6 dan ND7.
Dalam Peta Baru Malaysia tahun 1979, Kuala Lumpur hanya mengakui nama “Laut Sulawesi”, sementara Indonesia kerap menggunakan istilah “Laut Ambalat” untuk wilayah tersebut.
“Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” ujar Presiden Prabowo di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Kamis (7/8/2025), seusai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025.
Presiden Prabowo menekankan bahwa perbedaan persepsi antara kedua negara tidak perlu menimbulkan ketegangan. Ia menyatakan bahwa penyelesaian harus dilakukan secara kepala dingin dan melalui jalur diplomasi.
Penolakan Malaysia terhadap Nama “Ambalat”
Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Mohamad Hasan, menyatakan bahwa pemerintahnya menolak istilah “Ambalat” yang digunakan oleh Indonesia. Menurutnya, wilayah yang dimaksud adalah bagian dari Laut Sulawesi dan berada dalam kedaulatan Malaysia, berdasarkan hukum internasional dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 terkait Kepulauan Sipadan dan Ligitan.
“Setiap terminologi harus mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah tersebut,” ujar Mohamad Hasan dalam pernyataan resmi di parlemen Malaysia.
Ia juga menambahkan bahwa segala diskusi terkait wilayah ini akan dibahas melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan komitmen Malaysia terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Sejarah Sengketa Ambalat
Wilayah Ambalat merupakan blok maritim kaya sumber daya yang sebelumnya disengketakan oleh kedua negara. Meski sempat memicu ketegangan, Indonesia dan Malaysia kini tengah menjajaki kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development atau pengelolaan bersama di kawasan tersebut.
Penyebutan istilah dalam wilayah maritim ini menjadi isu penting dalam kedaulatan nasional masing-masing negara. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk menanganinya dengan cara yang damai dan konstruktif.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan niat baik dari kedua negara dan ia optimistis hubungan diplomatik Indonesia–Malaysia tetap berjalan harmonis.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
