Sukoharjo, Akurasi.id – PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai raksasa industri tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara, resmi dinyatakan bangkrut. Keputusan ini diambil setelah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 21 Oktober 2024 juncto putusan kasasi Mahkamah Agung tertanggal 18 Desember 2024. Dengan status pailit ini, Sritex beserta beberapa anak usahanya, yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, harus menjual seluruh asetnya untuk melunasi kewajiban kepada kreditur.
Total Utang Mencapai Rp 25 Triliun
Utang Sritex yang mencapai 1,597 miliar dolar AS atau sekitar Rp 25 triliun menjadi beban berat bagi perusahaan, terutama ketika pendapatan terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, jumlah aset perusahaan hanya sebesar 617,33 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,65 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya.
Dengan kondisi keuangan yang tidak mampu lagi menopang operasional, akhirnya Sritex resmi menutup perusahaannya per 1 Maret 2025. Keputusan ini juga diambil tepat 10 tahun setelah pendiri Sritex, Haji Muhammad Lukminto, meninggal dunia.
Dampak Kepailitan: 10.600 Karyawan Kena PHK
Keputusan pailit ini berdampak besar bagi ribuan karyawan yang bekerja di Sritex dan anak usahanya. Tim Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga telah memutuskan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 8.400 karyawan pada 26 Februari 2025. Jumlah total pekerja yang terdampak PHK diperkirakan mencapai 10.600 orang hingga hari terakhir operasional pada 1 Maret 2025.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi bagi para pekerja terdampak. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten/Kota di sekitar Solo untuk memetakan peluang lapangan pekerjaan baru. Saat ini, tersedia sekitar 10.666 lowongan kerja dari berbagai sektor, termasuk garmen, plastik, sepatu, ritel, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa.
Upaya Pemerintah dalam Menangani PHK Massal
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan bahwa pemerintah tunduk pada hukum dalam kasus ini. Ia mengklaim bahwa Kemnaker dan manajemen Sritex telah berupaya maksimal untuk mencegah PHK massal, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan tim Kurator. Pemerintah juga memastikan hak-hak buruh akan terpenuhi, termasuk pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan para pekerja terdampak dapat segera mendapatkan peluang kerja baru.
Masa Depan Mantan Karyawan Sritex
Sebagai solusi bagi para pekerja terdampak, Wamenaker Immanuel menyebutkan bahwa beberapa perusahaan di sektor manufaktur dan teknologi sedang membuka banyak lapangan pekerjaan. Salah satu contohnya adalah Huawei, yang dikabarkan membuka sekitar 30 ribu lowongan pekerjaan. Selain itu, perusahaan di wilayah Garut, Jawa Barat, juga menawarkan sekitar 10 ribu lapangan kerja.
Di tingkat daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa tersedia sekitar delapan ribuan lowongan pekerjaan di berbagai perusahaan lain yang beroperasi di Kabupaten Sukoharjo.
Bangkrutnya Sritex menjadi pukulan besar bagi industri tekstil nasional. Sebagai perusahaan yang pernah menjadi pemimpin pasar di Asia Tenggara, Sritex kini tinggal sejarah. Dengan PHK massal yang terjadi, tantangan besar ada di depan bagi ribuan mantan karyawan yang harus mencari pekerjaan baru.
Meski demikian, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk membantu para pekerja mendapatkan lapangan kerja baru. Ke depan, industri tekstil di Indonesia diharapkan dapat bangkit kembali dengan strategi bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
