Mendagri Tito Ungkap Modus Kepala Daerah Akali Data Inflasi BPS Demi Dana Insentif

Akurasi.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara blak-blakan mengungkap modus beberapa kepala daerah yang mencoba mengakali data inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data inflasi sering kali dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya. Selain itu, daerah yang berhasil menekan inflasi juga berkesempatan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan, dengan nilai antara Rp 6 hingga Rp 10 miliar.

Tito mengungkapkan bahwa salah satu modus yang digunakan oleh oknum kepala daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayah masing-masing. Mereka meminta agar data inflasi di daerah tersebut bisa “dikondisikan” sehingga terlihat lebih baik. Hal ini diungkapkan Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan secara live di kanal YouTube BPS pada Jumat, 27 September 2024.

“Modus baru yang dilakukan beberapa kepala daerah ini adalah mendatangi kantor BPS kabupaten/kota dan meminta secara langsung agar data inflasi di wilayah mereka bisa diperbaiki,” kata Tito.

Selain itu, modus lain yang sering dilakukan adalah mengondisikan pasar yang menjadi tempat pengambilan sampel survei oleh petugas BPS. Tito menjelaskan bahwa oknum kepala daerah akan mengintip pasar mana yang akan digunakan sebagai sampel oleh BPS, lalu mengadakan operasi pasar murah di tempat tersebut untuk menurunkan harga-harga barang.

“Begitu mereka tahu BPS akan masuk ke wilayahnya, mereka cepat-cepat membuat gerakan pasar murah agar harga-harga barang turun. Dengan begitu, ketika petugas BPS mengambil data, harga yang didapatkan akan terlihat lebih rendah dari biasanya,” tambah Tito.

Tito juga menekankan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan insentif besar bagi daerah yang dianggap berhasil mengendalikan inflasi. Dana insentif sebesar Rp 6 hingga Rp 10 miliar diberikan setiap tiga bulan sekali kepada daerah-daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok. Total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 1 triliun per tahun.

Dana Insentif Daerah (DID) ini dimaksudkan sebagai penghargaan kepada daerah yang dinilai sukses menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan menekan inflasi. Namun, dengan adanya modus manipulasi data, Tito berharap agar praktik-praktik semacam ini dapat dihentikan dan kepala daerah lebih fokus pada upaya nyata dalam menstabilkan perekonomian wilayah masing-masing.(*)

Penulis: Nicky
Editor: Willy