Dewan Pertanyakan Kinerja DPUPR Bontang, Hingga Agustus Serapan APBD 2021 Baru 30,4 Persen. Imbas lambannya serapan APBD 2021 oleh DPUPR Bontang, banyak pekerjaan yang tidak berjalan sesuai perencanaan. Asas manfaat atas proyek itu pun juga lambat dinikmati masyarakat.
Akurasi.id, Bontang – Lambannya serapan APBD 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bontang mendapatkan banyak sorotan. Salah satunya datang dari Komisi III DPRD Bontang. Hal itu lantaran banyak pekerjaan besar yang ada di bawah tanggung jawab DPUPR Bontang.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina, serapan anggaran DPUPR sampai dengan Agustus 2021 ini bisa dibilang tidak cukup menggembirakan. Sampai sejauh ini, serapan APBD Bontang 2021 di DPUPR baru sekitar 30,4 persen. Jika bercermin dengan waktu yang ada, idealnya, serapan anggaran di instansi tersebut sudah mencapai 50 hingga 60 persen.
“Kalau angka serapannya baru 30,4 persen, menurut kami itu terbilang sangat rendah. Harusnya (DPUPR Bontang) bisa lebih maksimal lagi dalam penyerapan anggaran,” ucap Amir usai menggelar rapat dengan DPUPR Bontang, Senin (2/8/2021).
Kepada DPUPR Bontang, Komisi III mewanti-wanti agar segera menyelesaikan setiap dokumen pekerjaan. Supaya yang bisa dilelang, agar segera dilelang. Dan yang sudah bisa dikerjakan, maka secepatnya direalisasikan. Terutama terkait pembangunan infrastruktur penanggulan banjir di Bontang.
“Kami merasa cukup kecewa sebenarnya jika melihat kinerja (DPUPR Bontang). Saat kami sidak beberapa waktu lalu misalnya, masyarakat banyak yang mempertanyakan ke kami, Komisi III DPRD Bontang atas pembangunan di daerah mereka,” ketusnya.
Dia mencontohkan, ketika sidang di Bontang Permai, Kelurahan Api-api, Bontang Utara, di situ Komisi III DPRD Bontang mendapati tanggul sungai yang nyaris roboh menutupi daerah aliran sungai (DAS). Masyarakat meminta, agar persoalan itu segera diatasi. “Mohon kedepannya kinerja DPUPR Bontang dapat diperbaiki,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, tambah politikus Partai Gerindra ini, buruknya kinerja pemerintah secara tidak langsung berimbas juga kepada DPRD Bontang. Karena bagaimanapun, DPRD adalah tempat masyarakat mengadu. Artinya, jika pemerintah lamban bekerja, maka kinerja dewan bakal dipertanyakan juga.
[irp]
Untuk itu, Amir berharap, kedepannya progres pekerjaan bisa ditingkatkan hingga di atas 60 persen jika sudah melewati setengah tahun seperti saat ini. Baik dari segi lelang maupun pekerjaan dari penunjukan langsung (PL). “Seharusnya jika sudah keluar pemenang lelangnya, bisa langsung dilaksanakan pekerjaannya. Agar menghemat waktu dan supaya kualitas pekerjaannya juga baik,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Redaksi Akurasi.id
