Pemprov Kaltim Diminta Belajar Sama DKI Jakarta, Sutomo Jabir: Asetnya Rp500 Triliun dan Semua Terdata. Dalam pendataan dan pengelolaan aset daerah, Pemprov Kaltim juga diminta terbuka. Agar pendataan dapat dilakukan dengan baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Akurasi.id, Samarinda – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sutomo Jabir dan Akhmed Reza Fachlevi, melakukan kunjungan ke Pemprov DKI Jakarta. Kunjungan dilakukan dalam rangka memperdalam telaah, kajian, dan materi atas Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Kepada media ini, Sutomo Jabir menyampaikan, kunjungan kerja kedewanan itu secara khusus dilakukan ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Pada kesempatan itu, anggota pansus menggali semaksimal mungkin bagaimana tata kelola aset daerah yang dilakukan BPAD DKI Jakarta.
”Dari sini, kami mendapatkan banyak informasi yang cukup bagus untuk selanjutnya menjadi bahan kami dalam menyusun Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemprov Kaltim ke depan,” ungkap Sutomo, Sabtu (12/6/2021).
Sesuai informasi yang didapatkan dari BPAD DKI Jakarta, lanjut dia, setidaknya Pemprov DKI Jakarta memiliki aset mencapai Rp500 triliun lebih. Di mana, seluruh aset itu dapat dideteksi, ditelusuri, ditata, dan dikelola dengan baik. “Ini tentunya satu hal yang sangat menarik untuk kita pelajari sebagai bahan dalam menyusun raperda,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi PKB ini juga mengatakan, mendapatkan informasi menarik lainnya dalam kunjungan itu. Bahwa untuk dapat mengelola aset daerah, BPAD DKI Jakarta mempunyai 32 sistem informasi terkait aset daerah. Metode ini yang kemudian akan membangun sistem informasi yang terintegritas, sehingga memudahkan dalam menelusuri dan mengelola aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
“Kunci dari itu semua, saya kira, ada pada kemauan dan keinginan yang kuat dari Pemprov Kaltim untuk mau transparan dalam mengelola dan menginventaris aset daerah. Artinya, Pemprov Kaltim tidak boleh menutup-nutupi apapun terkait aset daerah. Apalagi, jangan sampai ada aset daerah yang dikelola atau dikuasai pihak tertentu,” terang Sutomo.
[irp]
Jika yang demikian masih ada, lanjut dia, maka Pemprov Kaltim wajib menertibkan aset tersebut dari sekarang dan dimasukkan semua dalam sistem informasi aset. Supaya tercatat dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Kaltim.
Sebagai catatan, harus ada keseriusan dan kemauan dari Pemprov Kaltim untuk menelusuri semua aset daerah, terutama yang bermasalah, belum bersertifikat, belum terdata, dan belum maksimal termanfaatkan yang tersebar diberbagai OPD dan kabupaten/kota. Kemudian dibuatkan aturan teknis dalam bentuk pergub dan lainnya.
“Selain nantinya Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar aturan, keberadaan seperti peraturan gubernur, instruksi gubernur, keputusan gubernur, atau aturan lainnya perlu dibuatkan untuk menelusuri semua aset milik Pemprov Kaltim. Termasuk mewajibkan kepada semua OPD untuk melaporkan semua aset yang dikuasai atau pengelolaan aset melalui sistem manajemen aset terintegrasi,” paparnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
