Imbas Pandemi, Angka Pengangguran Kaltim Naik, Dewan Minta Pemprov dan Disnaker Tidak Berdiam Diri
Imbas Pandemi, Angka Pengangguran Kaltim Naik, Dewan Minta Pemprov dan Disnaker Tidak Berdiam Diri. TPT Kaltim pada Agustus 2020 sebesar 6,87 persen atau sebanyak 124,88 ribu orang. Meningkat 0,93 persen atau sebanyak 17,92 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019.
Akurasi.id, Samarinda – Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama setahun terakhir telah membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali di Kaltim. Musim pagebluk yang mendera, memberikan implikasi yang cukup besar pada melonjaknya angka pengangguran di provinsi yang dikenal sebutan Tanah Benua Etam ini.
Berdasarkan data BPS Kaltim, jumlah penduduk yang bekerja di Kaltim pada Agustus 2020 mencapai 1.692.796 orang, atau menurun sebanyak 685 orang dibanding keadaan pada Agustus 2019 sebanyak 1.693.481 orang.
Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kaltim pada Agustus 2020 sebesar 6,87 persen atau sebanyak 124,88 ribu orang, yang berarti meningkat 0,93 persen poin atau meningkat sebanyak 17,92 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin pun mengakui, mendapatkan data serupa terkait meningkatnya TPT di Kaltim pad awal 2021. Selain lonjakan TPT, angka kemiskinan juga disebut-sebut ikut meningkat. Begitu juga dengan pegawai yang dirumahkan sebagai imbas dari pandemi.
“Komitmen dari Pemerintah Kaltim tentunya sangat kita harapkan bersama untuk menekan angka penganguran terbuka dan kemiskinan. Saya kira, dari dinas terkait harus membuatkan terobosan dan menghadirkan solusi, baik dalam bentuk program atau kegiatan,” katanya ditemui belum lama ini.
Politikus Partai Golkar ini menyadari, bahwa fokus Pemerintah Kaltim saat ini adalah bagaimana menekan dan mengendalikan penyebaran wabah Covid-19. Di mana, hampir sebagian besar anggaran yang dimiliki pemerintah difokuskan untuk bidang kesehatan.
“Tapi apapun itu alasannya, saya kira Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya tidka boleh hanya diam, harus mencoba memaksimalkan setiap program pendanaan yang sudah diberikan,” tuturnya.
Dia menyebutkan, belum lama ini, dewan telah melaksanakan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim. Dalam kesempatan itu, dewan meminta agar ada beberapa opsi yang dihadirkan terkait meningkatnya TPT dan kemiskinan selama masa pandemi. Termasuk menyiapkan berbagai program prioritas untuk mengakomodir tenaga kerja atau karyawan yang banyak di PHK.
“Contohnya, dari sisi perbankan, memberikan insentif keringanan terkait dengan pinjaman supaya menghidupkan UMKM. Ini memang menjadi hal yang penting, sehingga kami merekomendasikannya. Termasuk pada saat LKPj Gubernur Kaltim,” cakapnya.
Ia menambahkan, setiap OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Misalnya saja, Disperindagkop dan Dinas Pariwisata, harus saling bersinergi untuk menjaga keberlangsungan UMKM di Kaltim. Utamanya masyarakat membangun UMKM dari modal yang terbilang pas-pasan.
“Caranya, apakah dengan melakukan identifikasi langsung. Kemudian memberikan bantuan modal lewat program pemberdayaan dan sebagainya. Termasuk memberikan relaksasi pinjaman atau bantuan lunak,” sarannya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin
