Kemendikbud Gagas Sekolah Penggerak, DPRD Kaltim: Benahi Tenaga Pendidiknya Dulu. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menilai, konsep yang bagus, jika tidak disertai tenaga pendidik berkompeten dan kesiapan sarana prasarana memadai, akan percuma.
Akurasi.id, Samarinda – Sejumlah pekerjaan rumah harus dikebut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meski kondisi pandemi Covid-19 belum mereda. Selain mempersiapkan kematangan program pembelajaran tatap muka (PTM) yang dilaksanakan Juli mendatang, Kemendikbud juga telah memprakarsai program Sekolah Penggerak yang digagas 1 Februari 2021.
Di Kaltim sendiri, diketahui ada dua sekolah yang ditetapkan Kemendikbud sebagai Sekolah Penggerak, yakni SMA 1 Samarinda dan SMA 1 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Program tersebut untuk diketahui memiliki tujuan meningkatkan hasil belajar siswa yang mencakup kompetensi literasi, numerasi serta karakter.
Sekolah Penggerak juga ditujukan mendorong transformasi antara sekolah swasta dan negeri agar bergerak lebih maju. Dirilis dari Pemprov Kaltim pada Februari lalu, pemerintah telah menyatakan kesiapan untuk tidak merotasi kepala sekolah, guru, atau tenaga administrasi di sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak selama 4 tahun ke depan.
Melalui program itu, diharapkan para kepala sekolah dan guru bisa terlibat aktif dan saling berkoordinasi. Terutama dalam hal pembelajaran. Menanggapi perihal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menyampaikan, dari sisi gagasan program tersebut sangat bagus.
Akan tetapi, program itu perlu dibarengi dengan kesiapan perencanaan dan mekanisme kerja yang mumpuni. Sebab sering kali, suatu program mengalami kegagalan dikarenakan euforia yang berlebihan pada gagasan. Bukan pada implementasi teknis yang seharusnya dirancang secara detail.
“Sekolah Penggerak itu kuncinya ada di tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang harus diatur dengan baik. Kalau pendidiknya tidak disiapkan, enggak ada gunanya,” ketus Rusman, Selasa (13/4/2021) kemarin.
[irp]
Politisi Fraksi PPP itu menyebutkan, selain unsur tenaga pendidik, ada dua kunci penting lainnya yang tak boleh terabaikan. Yakni soal sarana serta prasarana dan kurikulumnya. Ketiganya saling berkaitan dan kunci utama ada pada tenaga pendidik.
“Kalau kurikulumnya baik, tapi gurunya tidak punya kompetensi, ya bablas. Kemudian gurunya dan kurikulum bagus serta kompetensinya rata-rata bagus, tapi sarana prasarananya kedodoran, ya enggak bisa juga,” imbuhnya.
Ketiganya dirasa Rusman harus saling berkaitan dan tak terpisahkan. Saat guru mengajar mesti didukung dengan sarana prasarana yang mumpuni. Sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan tuntutan kompetensi yang dimiliki. Sehingga dalam pembelajaran tidak terjadi ketertinggalan.
“Jadinya enggak pernah linier. Selalu ada ketimpangan. Kita tidak boleh hanya melampiaskan ke guru kalau pemerintah tidak melakukan peningkatan kompetensinya,” kata Rusman.
Menurutnya, ada sejumlah tanggung jawab yang harus dipenuhi pemerintah. Yakni selalu meningkatkan kompetensi para guru dengan cara menggelar pendidikan formal kesetaraan. Sering melakukan upgrading guru dalam rangka meningkatkan keilmuan dengan mengikuti dinamika tren teknologi.
“Sekarang enggak bisa kita lepaskan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kalau ilmunya si guru tidak ter-update, bagaimana bisa mengajar siswa?” imbuhnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
