Akurasi.id, Bontang – Komisi II DPRD Bontang secara khusus menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP), Selasa (9/6/20) lalu. Rapat tersebut untuk membahas penempatan lapak pedagang yang berada di Pasar Rawa Indah yang belakangan banyak menuai pro dan kontra di kalangan para pedagang.
baca juga: Penjelasan Nursalam Soal ‘Tebang Pilih’ Terkait Pasar Tanjung Limau
Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam yang turut hadir dalam rapat itu menyampaikan kekecewaannya atas perubahan lapak pedagang di Pasar Rawa Indah. Menurut dia, perubahan itu nyaris tidak pernah disampaikan ke dewan.
“Baru hari ini (Selasa, 9 Juni 2020) saya mengetahui jika ada perubahan penempatan lapak para pedagang. Yang saya ketahui dan seingat saya, jika di lantai I itu pedagang basah. Kemudian lantai II pedagang kering dan seterusnya. Dokumennya masih ada saat ini, karena kami sempat melihat desain-nya,” imbuhnya.
Politikus Partai Golkar ini menilai, konsep yang ditawarkan oleh pihak Diskop-UMKMP tidak tertata dengan baik. Susunan para pedagang yang terdapat di lantai I sekarang ini yakni pedagang sembako, plastik, pecah belah belah, ikan, ayam daging dan lainnya. Kemudian lantai III kembali terdapat pedagang sembako, plastik, kain dan seterusnya.
“Diskop-UMKMP membawa diri mewakili para pedagang, namun masalahnya konsep yang ditawarkan sangat amburadul memang. Jika untuk lantai II dan lantai IV, saya anggap tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan konsep awal,” cecarnya.
Menurutnya, untuk penataan lapak pedagang yang berada pada lantai I dan III diperlukan lagi kesepahaman, baik antara dinas terkait dengan para pedagang maupun dengan para koordinator para pedagang.
“Saya menyarankan sebelum dilakukannya pengundian lapak pedagang, lebih baik dilakukan penundaan satu sampai dua hari untuk dirembukan kembali penataan lapak pedagang ini. Saya yakin jika tetap dipaksakan untuk dilakukan pengundian, maka hal ini akan menimbulkan kericuhan,” ungkapnya.
Nursalam meminta kepada kepala Diskop-UMKMP untuk mempertanyakan apakah orang-orang yang bertanda tangan dalam surat peryataan tersebut benar-benar orang yang mendapatkan mandat untuk mewakili para pedagang yang ada.
“Lakukan pertemuan dan hadirkan orang-orang yang memang benar-benar memperjuangkan keinginan semua pedagang, jangan hadirkan orang yang memiliki kepentingan pribadi saja,” tutupnya. (*)
Penulis: Jisa
Editor: Dirhanuddin
