Akurasi.id, Samarinda – Banjir menahun yang seolah tanpa solusi dan penyelesaian memang masih menjadi masalah klasik di Kota Samarinda. Sebagai ibu kota provinsi, sedianya Samarinda harus menjadi cermin bagi kabupaten/kota lain di Kaltim.
baca juga: UU Minerba Dinilai Tidak Berpihak Pada Rakyat, Aji Mawar: DPR RI Hanya Untungkan Pemodal
Namun kenyataannya, Samarinda justru menjadi replikasi bagi buruknya penataan kota, salah satunya tidak adanya resolusi dan langkah konkrit dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait banjir di daerah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Provinsi kaltim, Muhammad Samsun, ikut mengomentari persoalan tersebut. Terkait persoalan banjir itu, dia melihat kota ini mengalami kelebihan beban dari banyaknya persoalan kota. Banjir adalah persoalan klasik dari musim kemusim setiap hujan turun, terlebih dengan intensitas tinggi.
“Kompleksitas permasalahan banjir tentu harus dilihat secara serius, semakin tahun bukannya semakin berkurang justru semakin parah dan meluas. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus-terusan menerima kerugian akibat banjir ini,” ketusnya.
Menurutnya, banjir yang melanda Samarinda, sedianya bukan hanya menjadi persoalan bagi masyarakat dan pemerintah di wilayah, tetapi juga bagi masyarakat Kaltim. Karena Kota Tepian –sebutan Samarinda- menjadi perwajahan dari pembangunan Kaltim.
“Kota ini tidak layak menyandang predikat sebagai ibu kota provinsi, kita penduduk Kalimantan Timur ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Samarinda karena wajah Kaltim ada di kota ini terlebih sebagai ibu kota provinsi,” imbuhnya.
Politikus Partai PDI Perjuangan ini melihat, ada dua faktor yang menjadi argumentasi mendasar terkait banjir di Samarinda, yakni faktor alam seperti tingginya curah hujan, topografi wilayah, pasang surut air Sungai Mahakam, dan lain-lain.
Faktor kedua adalah manusia, utamanya bersumber pada unsur pertumbuhan penduduk akan diikuti peningkatan kebutuhan infrastruktur, pemukiman sampai pada memungkin kurang baiknya drainase atau parit saluran air menuju ke sungai dan waduk, belum lagi ditambah aktifitas tambang secara berlebih yang tak terkendali turut memperburuk kualitas lingkungan Samarinda.
“Terlepas dari persoalan tersebut saya lebih melihat perlunya mengurangi beban kota, pemindahan pusat pemerintahan provinsi atau ibu kota provinsi jadi solusi, selain karena banjir hal ini untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dan mengurangi kemacetan akibat kepadatan jumlah penduduk ke depan,” jelasnya.
Selain itu, kebutuhan penataan kota sebagai antisipasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi akibat pertumbuhan infrastruktur, mendistribusikan penduduk kota ini agar tidak terkonsentrasi pada pusat kota sebagaimana saat ini, sekaligus mengantisipasi potensi yang lebih besar sebelum ibu kota negara benar-benar pindah di Bumi Kalimantan Timur.
“Pusat pemerintahan provinsi dapat dipindahkan di pinggiran Kota Samarinda atau memilih area baru di kabupaten lain yang letaknya starategis dan mendukung konsep smart city sebagai jawaban atas tantangan jaman ke depan,” tandasnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
