Akurasi.id, Bontang – Untuk kali pertamanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang gagal mendapatkan Anugerah Kihajar. Padahal sedianya, semua infrastruktur atau sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Kota Bontang sudah sangat memadai.
baca juga: Komisi I DPRD Bontang Minta Dishub Tegas Terkait Jam Melintas Kendaraan Bermuatan Berat
Kegagalan Pemkot Bontang mempertahankan Anugerah Kihajar 2019 tak pelak mendapatkan sorotan dari DPRD setempat. Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris adalah salah satu wakil rakyat yang cukup menyayangkan hal tersebut.
Kepada media ini, politikus Partai PKB itu mengatakan, lepasnya Anugerah Kihajar 2019, mesti menjadi perhatian dan catatan kritis dari Pemkot Bontang. Mengingat, Kota Taman –sebutan Bontang- untuk pertama kalinya tidak menyabet Anugerah Kihajar.
Sebagai seorang pendidik dan juga kepala sekolah, mengaku cukup kaget ketika mengetahui kalau Bontang tidak mendapatkan Anugerah Kihajar 2019. Menurutnya, pada 2020 ini, hal serupa tidak boleh lagi terjadi. Karenanya, dia meminta, agar Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang untuk berbenah diri.
“Ini perlu disikapi, karena secara infrastruktur Bontang tidak kalah dengan kota lain, tidak ada bangunan sekolah yang berbahan dasar kayu serta mutu pendidikan di Bontang sangat baik,” sebutnya, Rabu (5/2/20).
Haris tidak mengetahui apa yang menjadi dasar atau pertimbangan sehingga Bontang gagal mendapatkan Anugerah Kihajar. Padahal jika bicara sarana dan prasarana pendidikan, Bontang terbilang sudah cukup memadai dan bagus.
“Yang jelas, kita harus dukung segala program pemerintah, dan untuk Anugrah Kihajar yang lepas tahun ini (2019) masih bisa kita dapatkan di tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Anugerah Kihajar adalah apresiasi kepada daerah yang memiliki komitmen dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Penghargaan itu diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom).
Sesuai data dari website resmi https://www.kemdikbud.go.id, tahun ini, Kemendikbud memberikan penghargaan kepada 16 kepala daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Ada sejumlah aspek yang dinilai pada penganugerahan ini, antara lain kebijakan, tata kelola, dan praktik baik terkait TIK.
Selain itu, penilaian juga didasarkan pada manajemen dan komitmen untuk peningkatan sumber daya manusia, dampak pada guru, siswa dan prestasi sekolah, serta inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Para kepala daerah penerima Anugerah Kihajar ini terbagi atas 3 kategori yaitu utama, madya, dan pertama. Untuk kategori utama diraih oleh: (1) Badingah, bupati Gunung Kidul; (2) Tri Rismaharini, walikota Surabaya; dan (3) Haryadi Suyuti, walikota Yogyakarta.
Untuk kategori madya diraih oleh: (1) I Nyoman Giri Prasta, bupati Badung; (2) Olly Dondokambey, gubernur Sulawesi Utara; (3) Sutiaji, walikota Malang; (4) Oded M Danial, walikota Bandung; (5) Khofifah Indar Parawansa, gubernur Jawa Timur, dan (6) Hendrar Prihadi, walikota Semarang.
Selanjutnya untuk kategori pertama diraih oleh: (1) Ismunandar, bupati Kutai Timur; (2) Adnan Purichta Ichsan, bupati Gowa; (3) Ashari Tambunan, bupati Deli Serdang; (4). Aminullah Usman, walikota Banda Aceh; (5) Benhur Tomi Mano, walikota Jayapura; (6) Nadjmi Adhani, walikota Banjarbaru; dan (7) Muhammad Thaher Hanubun, bupati Maluku Tenggara. (*)
Penulis: Ismail
Editor: Dirhanuddin
