Waspada Tambang Ambruk Lagi, DPRD Ingin Pemprov Kaltim Serius Garap Pertanian. DPRD Kaltim tidak ingin krisis keuangan dan pembangunan akibat anjloknya harga jual batu bara maupun migas kembali terulang seperti pada 2014 dan 2016 lalu.
Akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim menilai, sudah saatnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mulai serius memikirkan opsi ekonomi di luar dari sektor pertambangan. Dengan potensi lahan yang masih cukup besar, sektor pertanian dinilai perlu digarap serius oleh Pemprov Kaltim. Selain sebagai pondasi menjaga pangan, sektor pertanian juga dianggap bisa jadi pendukung sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim.
Baca juga: Tolak Gagasan Multi Years Contract, Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun Buka Kartu
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menguraikan, dengan melihat potensi yang ada, sudah saatnya Pemprov Kaltim serius untuk mengembangkannya dalam rangka meningkatkan PAD sehingga tidak bergantung lagi pada dana bagi hasil (DBH) pertambangan batu bara maupun minyak dan gas (migas).
“Kalau kita melihat kondisi sekarang, pemerintah harusnya belajar dari turunnya harga batu bara dikarenakan negara-negara maju ini sudah mengurangi pemakaian batu bara untuk kebutuhan industri. Jadi kalau kita bertumpu pada dana bagi hasil dari SDA terutama batu bara, saya mau bilang APBD kita setiap tahun akan anjlok, apalagi batu bara semakin berkurang,” papar Baharuddin.
Lebih lanjut, politisi PAN tersebut mengatakan dari dulu kita sudah ingatkan bahwa potensi sumber daya alam Kaltim sangat mumpuni dalam menopang APBD. Tinggal bagaimana Pemprov Kaltim lewat instansi dan pihak-pihak terkait mau menggarap itu secara serius.
“Takutnya APBD kita anjlok sampai Rp5 triliun, jadi harusnya sekarang pemerintah sudah pikir terkait pendapatan asli daerah yang harus kita kembangkan, yang menarik visi-misi awal Pak Gubernur ini bahwa dia akan memperjuangkan PAD Rp32 triliun,” katanya.
“Sekarang malah saya mau bilang bahwa tidak ada upaya-upaya serius untuk mencari PAD yang lebih baik, selalu hanya menunggu DBH. Sementara banyak sektor yang bisa dikembangkan seperti sektor perkebunan, pertania dan terutama pariwisata,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menuturkan, bahwa luas lahan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura saat ini berkisar 35 hektare. Namun luas lahan tersebut belum dikelola secara menyeluruh dengan berbagai kendala yang ada, salah satunya kekurangan anggaran untuk menggarap lahan tersebut.
Selain itu, pengembangan di sektor pertanian yang dilakukan UPTD BBI Hortikultural juga terkendala kekurangan jaringan perpipaan untuk penyiraman dan masih butuh biaya untuk perluasan area pembibitan dan memperbanyak stok bibit.
“Secara rinci belum disampaikan makanya kami undang mereka datang ke kantor DPRD pada Senin jam 2 untuk membawa data sekaligus memaparkan prospek kedepan. Luas lahan total 35 hektare, cuma belum digarap semua dan bibit yang dibudidayakan antara lain berbagai jenis durian otong, durian matahari, durian musaking, lai mahakam, lai kayan, rambutan binjai, rambutan rapiah, dan jeruk,” beber politisi Partai PKB tersebut. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
