Akurasi.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait penetapan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung. Dedi menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati prosedur hukum yang sedang berjalan.
“Kita ikuti semua prosedur hukum, semua orang harus taat dan kedudukannya sama di mata hukum,” ujar Dedi Mulyadi seusai menghadiri kegiatan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dedi menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemberhentian Erwin dari jabatannya bukan merupakan kewenangan gubernur. Menurutnya, pencopotan dari jabatan hanya dapat dilakukan setelah ada putusan hukum tetap dari pengadilan.
“Pemecatan bukan kewenangan gubernur. Itu akan berproses di pengadilan dan menunggu keputusan hukum tetap,” tegasnya.
Dua Tersangka dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang
Kejari Kota Bandung sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025. Selain Erwin, penyidik juga menetapkan anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua DPD NasDem Kota Bandung, Rendiana Awangga (RA), sebagai tersangka.
Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo menjelaskan, status tersangka diberikan setelah tim penyidik memeriksa 75 saksi serta mengamankan sejumlah alat bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran tersebut.
“Kedua tersangka diduga menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta paket pekerjaan kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekaligus mengatur penunjukan penyedia,” ungkap Irfan dalam konferensi pers di kantor Kejari Bandung, Rabu (10/12/2025).
Irfan menambahkan bahwa penyidikan masih terus berkembang dan membuka peluang munculnya tersangka baru dalam kasus yang sama.
Fokus Dedi pada Pencegahan Korupsi
Kehadiran Dedi di Gedung KPK hari itu juga dibarengi dengan agenda audiensi terkait upaya pencegahan korupsi. Ia membahas rencana penyelamatan aset negara serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Jawa Barat.
Sebagai pimpinan daerah, Dedi menegaskan komitmennya untuk mendukung proses hukum sekaligus memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
