Akurasi.id, Bontang – Mendapatkan permohonan izin berpoligami melalui Pengadilan Agama (PA) rupanya tidak mudah. Ada syarat dan seleksi ketat yang harus dipenuhi agar permohonan dikabulkan. Terbukti 2 tahun terakhir, hanya 3 permohonan yang dikabulkan oleh PA Bontang.
Panitera Muda Hukum PA Bontang, Haerul Aslam menjelaskan, tidak mudah berpoligami dengan mendapatkan kekuatan dasar hukum negara. Pasalnya, negara ini masih menganut asas monogami. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Meski begitu, negara masih memberikan toleransi berpoligami. Tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Pihak terkait harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif.
“Kalau tidak bisa memenuhi kedua syarat ini dijamin tidak akan lolos,” tegas Haerul.
Dalam Pasal 4 ayat 2 UU tentang Perkawinan, ada tiga alasan agar seseorang dapat melakukan poligami. Di antaranya istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Ini adalah syarat alternatif. Ketiga syarat yang tertera itu tidak harus dipenuhi seluruhnya. Jika salah satunya dipenuhi, dapat lolos ke tahap berikutnya.
Setelah lolos, pihak pemohon harus melalui syarat kumulatif. Di antaranya, buku menikah (sudah menikah sebelumnya), surat persetujuan istri atau istri-istri, surat persetujuan bisa berlaku adil, penghasilan, ada izin atasan apabila pemohon seorang PNS, dan inventaris harta bersama selama menikah dengan istri pertama.
Ketatnya prosedur ini sebabkan banyak pemohon yang gugur. Kebanyakan gugur di fase alternatif. Karena banyak yang ingin poligami dengan berbagai alasan. Bukan karena istrinya dalam kondisi yang disyaratkan tersebut.
“Biasanya hakim kalau tahu kondisi istri pertama tidak penuhi syarat ya tidak diloloskan,” pungkasnya.
Cari Alternatif Lain
Sulitnya menembus prosedur ketat di PA tersebut, tak ayal menyebabkan banyak pihak yang ingin berpoligami dengan menempuh berbagai cara. Salah satunya menikah di bawah tangan alias menikah tanpa restu dari negara. Dengan cara ini tentunya menurut pandangan negara tidaklah sah serta tidak diakui.
Tetapi ada pula yang memiliki trik tersendiri agar poligaminya tetap legal secara hukum positif. Tetap mengajukan permohonan melalui PA namun di luar daerah. Cara ini dianggap ampuh untuk menikah secara sah di mata hukum positif.
Salah satu pelaku poligami, Toni (nama samaran) mengakuinya. Dia menyadari sulit mendapatkan izin permohonan poligami dari PA. Bahkan, istri pertamanya sempat tersinggung karena pertanyaan hakim di saat proses syarat pertama. Padahal sang istri sudah mengizinkan dirinya berpoligami.
“Poligami itu berat. Berat menyosialisasikan ke istri pertama. Berat juga di proses hukum negara,” ujarnya.
Walaupun berat, Toni tetap kekeh melangsungkan poligaminya secara legal. Dia tidak ingin menikah di bawah tangan. Ia pun mencari cara agar bisa mewujudkannya. Yaitu melalui PA di daerah lain.
“Saya punya saudara di PA daerah lain. Saya minta bantuannya,” bebernya.
Dijelaskannya, saudaranya pun bisa membantu karena melihat kondisi keluarga dan perekonomiannya yang dianggapnya laik. Sehingga tidak serta merta memberikan bantuan begitu saja. “Karena itu saya bisa lolos dengan cara tersebut,” tegasnya.
Diakuinya, banyak juga teman-teman lainnya yang berpoligami dengan menempuh cara yang sama. Walaupun ia juga tak menampik ada yang menikah di bawah tangan. (*)
Penulis: Yusva Alam
Editor: Yusva Alam
