Akurasi.id, Samarinda – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Syafruddin, menyayangkan ketidakhadiran sejumlah petinggi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltim, Senin (9/7/19).
Dia mengungkapkan, dalam pembahasan anggaran yang berlangsung di Gedung D, lantai 6, DPRD Kaltim, hanya segelintir orang anggota TAPD yang mengikuti kegiatan tersebut. Dari pantauan media ini, salah satu perwakilan pemerintah daerah yang hadir adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Abu Helmi.
“Tim TAPD teknis yang paham seperti Bapenda [Badan Pendapatan Daerah] dan Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah], enggak ada yang hadir. Apalagi pak Plt Sekprov juga enggak hadir. Jadi pembahasannya enggak begitu berisi. Muatan-muatan isinya enggak terlalu maksimal,” sesalnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, sejatinya pemerintah daerah tak boleh mengabaikan pembahasan APBD Perubahan. Pasalnya, silang pendapat antara wakil rakyat dan eksekutif diperlukan untuk mengoreksi dan melengkapi dokumen anggaran yang memuat hajat hidup masyarakat Kaltim.
Terlebih dalam pembahasan anggaran yang akan dijalankan pemerintah provinsi (pemprov) ini, terdapat program-program prioritas yang harus diakomodir dalam APBD Perubahan. Dia mencontohkan relokasi rumah warga di bantaran Sungai Karang Mumum dan penanggulangan banjir di Samarinda.
“Kita pengen tahu, programnya pemprov itu apa dalam rangka menuntaskan banjir di Samarinda? Tapi kalau yang hadir begini-begini saja, enggak akan maksimal pembahasannya,” tegas dia.
Dia menilai, para petinggi TAPD lebih mengedepankan kegiatan seremonial ketimbang pembahasan APBD Perubahan yang sejatinya memuat kepentingan publik.
Berdasarkan informasi yang diterima Akurasi.id, di waktu yang bersamaan dengan pembahasan APBD Perubahan, para petinggi TAPD menghadiri penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan PT Pos Indonesia.
“Penting mana penandatanganan MoU Kantor Pos dengan pembahasan APBD Perubahan? [Tanda tangan MoU] itu seremonial saja. Ini kita membahas pendapatan dan belanja daerah yang menyangkut kehidupan orang banyak,” katanya.
Karena itu, TAPD dan Banggar akan menjadwalkan ulang pembahasan APBD Perubahan. Dia menyebut, diperkirakan kelanjutan kegiatan itu akan berlangsung dalam satu atau dua hari ke depan.
Dalam rapat berikutnya, Syafruddin menyarankan para tinggi TAPD menghadiri rapat pembahasan anggaran dengan Banggar. “Ini penting. Jangan mementingkan acara seremonial,” imbuhnya. (*)
Penulis/Editor: Ufqil Mubin
