Jakarta, Akurasi.id – 16 Juli 2025 – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, angkat suara terkait skandal beras oplosan yang kini tengah marak terjadi di Indonesia. Politikus Partai Gerindra itu meminta agar para menteri koordinator (menko) tidak tinggal diam dan segera turun tangan untuk mengoordinasikan penanganan lintas kementerian.
“Ya, kita serahkan ke kementerian. Itu kan ada menko-nya ya. Tolong menko-nya itu juga turun tangan, jangan diem-diem aja, supaya ini dikoordinasikan,” tegas Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Ia menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga agar tidak terjadi simpang siur informasi yang justru membingungkan masyarakat. Titiek pun menyayangkan masih adanya praktik curang yang merugikan rakyat di tengah upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras.
“Kita ini lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan. Tentunya ini merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menurut laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, praktik pengoplosan dilakukan dengan mencampur beras kualitas rendah dengan beras premium, lalu dikemas dan dijual dengan harga tinggi. Bahkan, beberapa produk yang dijual di minimarket dan supermarket terbukti hanya berisi 4,5 kg meski tertera 5 kg pada label kemasan.
Menteri Amran mengungkapkan kerugian masyarakat akibat beredarnya beras oplosan mencapai lebih dari Rp 99 triliun dalam setahun. Temuan ini berdasarkan hasil uji laboratorium independen, termasuk oleh Sucofindo, terhadap ratusan merek yang diduga telah beroperasi lebih dari satu tahun.
“Ini bukan kasus baru, ini sudah berlangsung lama. Kalau dilacak ke belakang, nilainya bisa jauh lebih besar dari Rp 100 triliun,” ungkap Amran dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (16/7).
Mentan juga menyebut bahwa sejumlah pelaku sudah diserahkan ke aparat penegak hukum dan berharap proses hukum dapat berjalan tegas. Ia mencontohkan bagaimana beras curah diganti bungkus premium demi meraup keuntungan, meski kualitas tidak sesuai.
Titiek Soeharto menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan nakal, termasuk yang berskala besar, harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera. “Saya rasa harus ditindak lah, supaya ada efek jera. Jangan terus-terusan begini. Perusahaan besar pula,” katanya.
Ia juga mengingatkan semua pihak untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah. “Kita semua ini lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan urusan pangan, kita sama-sama bareng-bareng supaya tertib,” pungkas Titiek.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
