Ketika Dewan Panik Silpa Terulang, Isran Noor: Lebih Baik Silpa, Daripada Anggarannya Disalahgunakan. Bagi Gubernur Kaltim, persoalan seperti ini bukan hanya kali ini terjadi, tetapi sudah sejak kuda makan tembaga hingga makan mentega.
Akurasi.id, Samarinda – Gubernur Kaltim Isran Noor menyikapi lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, yang belum mencapai 20 persen hingga akhir Juni ini dengan sikap positif.
Berbeda dari banyak pihak yang mengkhawatirkan silpa APBD 2021, orang nomor satu di Kaltim ini mengatakan, lebih baik silpa daripada terjadi kesalahan dalam pengalokasian anggaran. Sekaligus menepis adanya asumsi rendahnya pembangunan di Kaltim dikarenakan minimnya serapan anggaran.
“Lebih baik silpa daripada salah penggunaan. Tidak ada pembangunan sekarang yang ini turun, yang ada pembangunan naik,” kata dia pada awak usai menghadiri rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, pada Senin (21/6/2021).
Ia menyebut, rendahnya serapan anggaran tidak hanya terjadi di Kaltim namun merupakan fenomena nasional. Dikarenakan adanya pandemi, semua kinerja pemerintah daerah pun menjadi terganggu.
“Karena Covid-19 begini, semua sama kejadiannya di seluruh Indonesia. Tidak cuma di Kaltim saja. Semua karena pergesaran anggaran, perubahan dokumen. Itu kan salah satu penyebab tidak terserapnya anggaran,” jelasnya.
Sehingga, pemerintah daerah pun merasa terjepit karena selalu dituntut gerak cepat. Sedangkang Isran Noor menilai, perihal keuangan ini sangat riskan menjadi masalah apabila tidak digunakan dengan hati-hati.
[irp]
“Lalu ujung-ujungnya tidak ada waktu lagi untuk menyelesaikan pekerjaan. Semua program pemerintah menjadi terganggu. Tidak ada yang tidak terganggu. Masalah uang ini masalah darurat. Karena masalah darurat, makanya kami harus berhati-hati dalam penggunanaannya. Buktinya, banyak pihak yang tersandung kasus dikarenakan masalah uang seperti bansos,” tutur dia.
Isran juga membenarkan, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran karena lambatnya dana bagi hasil (DBH) yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang mana DBH ini biasanya baru akan diberikan kepada pemprov menjelang akhir tahun.
“Salah satunya di situ. Kita ini kan serba ketidakjelasan. Tapi tidak bisa disalahkan juga pemerintah pusat. Jadi memang banyak sekali persoalannya. Belum lagi masalah seperti dana alokasi khusus (DAK), kan itu kadang-kadang uangnya sudah datang petunjuk teknisnya belakangan. Itu menyebabkan orang tidak dapat bekerja. Itu lumayan besar anggarannya,” ungkap mantan Bupati Kutim ini.
”Dan permasalahan ini telah terjadi sejak kuda makan tembaga. Dari dulu permasalahan ini tidak pernah selesai. Bukan cuma dua tahun terakhir saja,” sambungnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
