Akurasi.id, Samarinda – Membenahi pendidikan dinilai menjadi salah satu solusi yang cukup krusial untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, dan kebudayaan harus banyak digemakan kembali proses belajar mengajar.
Baca Juga : Refleksi Hari Anak Sedunia, Rusman: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Bukan Fenomena Perkotaan Lagi (4)
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menilai, ada yang keliru dengan sasaran pembangunan yang dibuat pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Utamanya di sektor pendidikan. Menurutnya, sistem pendidikan yang berorientasi industri yang digalakkan pemerintah cenderung mengabaikan nilai-nilai sosial dan keagamaan.
“Sistem pendidikan berkarakter itu tidak sekadar hanya dipidatokan. Tetapi pendidikan berkarakter dan bermoral itu harus terwujud serta membumi di dalam kultur kehidupan masyarakat,” katanya, Kamis (21/11/19).
Dia beranggapan, masih banyaknya temuan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di sejumlah daerah di Kaltim, tidak lepas dari mulai hilangnya nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan.
“Hari ini kita nyaris kehilangan identitas budaya bangsa. Karena pendidikan kita terlalu longgar, terlalu berorientasi industri. Mulai dari pendidikan dasar harus dibekali dengan pendidikan keagamaan yang baik,” serunya.
Ketika setiap hari anak-anak hanya disuguhi dengan buku dan buku, maka mereka menjadi anak yang kurang peka. Sementara pendidikan itu sendiri tidak sekadar berorientasi di situ saja. Pendidikan mesti membangun karakter dan nilai-nilai moral seorang anak.
“Lihat saja anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, mereka sudah bungkuk sebelum waktunya. Karena terlalu banyak buku yang harus dibawa ke sekolah. Anak-anak didik kita dijejali buku-buku yang begitu banyak. Tetapi mental dan akhlak mereka tidak pernah diasa dengan baik,” imbuhnya.
Rusman menyadari, untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan memang tidak mudah. Perlu ada komitmen dan keseriusan yang sangat luar biasa dari semua stakeholder. Di sisi lain, pemerintah juga mesti menyiapkan program yang berbasis edukasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat.
“Kami sudah jalan membahas persoalan ini dengan Pemerintah Kaltim. Cuman persoalan begini tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu atau dua kali pertemuan. Ini perlu ada program dan kerja yang memang berkelanjutan,” katanya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
