Akurasi.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pemilu 2024 mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Dengan dukungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat, termasuk balita, santri, siswa PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui pada periode Januari-April 2025.
Respon Beragam dari Masyarakat
Dalam sepekan pelaksanaannya, program ini menuai berbagai respons dari masyarakat. Sejumlah siswa menikmati menu makanan bergizi seperti nasi, sayuran, ayam goreng, buah-buahan, dan susu, namun ada pula yang merasa rasa masakan kurang sesuai dengan selera. Kisah menyentuh datang dari Gorontalo, di mana seorang siswa kelas 3 SD, Muhammad Suleman Datau, memilih menyimpan makanan untuk ibunya di rumah karena tidak ada nasi di sana. Kisah ini menjadi simbol keprihatinan dan penghormatan terhadap makanan.
Tantangan dan Kritik
Pakar gizi komunitas, Dr. dr. Tan Shot Yen, MHum, menilai bahwa program ini dilaksanakan terlalu terburu-buru tanpa sosialisasi yang matang. Menurutnya, prioritas utama program seharusnya menyasar daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang sangat membutuhkan intervensi gizi.
Selain itu, penjual makanan di kantin sekolah melaporkan penurunan pendapatan sejak program MBG berjalan. Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam produksi makanan, sehingga program dapat berdampak ekonomi ganda.
Evaluasi dan Rekomendasi
Kasus Muhammad Suleman Datau memberikan pelajaran bahwa program MBG harus lebih terarah pada keluarga kurang mampu. Salah satu solusinya adalah melibatkan warga dari kalangan ekonomi lemah sebagai tenaga kerja dalam produksi makanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan dampak program tetapi juga memberdayakan masyarakat.
Para pakar juga menyoroti potensi food waste akibat kurangnya edukasi penerima manfaat. Edukasi kepada siswa, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya menghargai makanan menjadi langkah penting untuk mengurangi pemborosan.
Dukungan Pemerintah Daerah
Di Jakarta, DPRD DKI Jakarta berencana menambah anggaran MBG untuk meningkatkan pelaksanaan program ini. Biaya satu porsi makanan saat ini sebesar Rp 10.000, dan pemerintah daerah memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai regulasi.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, empat SPPG di Jakarta telah menyediakan 12.054 porsi makanan untuk 41 sekolah. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk menjamin kesuksesan program yang diharapkan dapat mengurangi angka malnutrisi di Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah besar pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Meski menuai tantangan dan kritik, keberlanjutan program ini membutuhkan evaluasi yang matang, edukasi masyarakat, dan pelibatan aktif warga lokal. Dengan demikian, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga memberdayakan masyarakat ekonomi lemah.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
