PPKM Darurat Diingatkan Tak Tebang Pilih, Pengamat Ekonomi: Perhatikan Kebutuhan Rakyat. Pemerintah pun diingatkan dalam membuat kebijakan melihat kondisi rakyat kecil. Jangan hanya membuat kebijakan di atas meja terus menempelnya di papan pengumuman.
Akurasi.id, Samarinda – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Diperketat hingga PPKM Darurat memberikan efek domino di segala sektor kehidupan masyarakat. Efek domino ini kebanyakan menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah terutama dalam sektor perekonomian.
Menurut Pengamat Ekonomi Kaltim dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Purwadi, kebijakan PPKM memiliki efek perekonomian yang luar biasa. Karena masyarakat dituntut membatasi kegiatannya di luar ruangan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena masyarakat menengah ke bawah mencari penghasilan rata-rata dengan cara berdagang.
Di mana pendapatan dalam sehari digunakan memenuhi kehidupan di hari berikutnya. Seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar uang kontrakan, dan membayar uang sekolah anak. “Belum lagi sekarang belajar daring, harus siapkan pulsa data hingga handphone yang capable. Rakyat kecil loh berdagang hanya untuk memenuhi makan dia dan keluarganya. Bukannya buat nabung dan investasi seperti dilakukan kalangan menengah ke atas,” tutur Purwadi kepada media ini.
Sedangkan bantuan tunai yang disiapkan pemerintah dirasa tidak cukup untuk meng-cover semua keperluan warga yang diharuskan berdiam diri di rumah. Semestinya, lanjut Purwadi, sebelum pemerintah menetapkan PPKM Darurat yang kini diperpanjang selama 6 minggu, maka terlebih dahulu melakukan tinjauan langsung. Lantaran disaat perekenomian makin sulit, maka yang berteriak paling kencang adalah masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau benar-benar dikunci, masyarakat tidak bisa beraktivitas, pastinya perekonomian akan rontok. Kalau saya sendiri menilai silakan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi di luar ruangan, asal dengan prokes yang ketat,” kata dosen Fakultas Ekonomi Unmul ini.
Selain itu, penerapan PPKM pun diminta jangan tebang pilih. Lantaran ia banyak melihat aparat yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. “PPKM boleh diperketat, tapi penerapannya jangan tebang pilih,” imbuhnya.
Ketepatan cara penerapan kebijakan prokes disebut Purwadi, sebagai salah satu bagian menjalankan misi PPKM. Ia pun mengingatkan pemerintah dalam membuat kebijakan melihat situasi dan kondisi rakyat kecil. Jangan hanya dibuat di atas meja terus menempelkan kertas di papan pengumuman. “Itu sih bukan pemimpin yang siap berdiri paling depan untuk membentengi rakyatnya,” ujarnya.
[irp]
Hal serupa juga pernah ia bicarakan sebelumnya ketika pandemi pertama kali terjadi di Indonesia pada awal 2020. Saat itu kebijakan pemerintah dinamakan PSBB. Dia menilai, daripada membuat kebijakan yang setengah hati, lebih baik melakukan lockdown total. Cara ini dinilai efektif menekan penyebaran Covid-19.
“Kalau seperti ini kan kesannya plin plan. Sangat terlihat pemerintah kita gagap dalam menghadapi situasi dengan mencoba berbagai kebijakan berbeda. Kalau mau lockdown total, harus disiapkan anggaran untuk membantu masyarakat ketika diharuskan berdiam diri di rumah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
