Persoalan banjir Kota Bontang, DPRD tuntut keseriusan pemerintah. Jika tidak segera dikerjakan, Dewan menilai tidak ada keseriusan pemerintah.
Akurasi.id, Bontang – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Bontang menggelar rapat kerja terkait tindak lanjut hasil sidak beberapa titik banjir di Kota Bontang, Selasa (20/4/2021).
Rapar ini dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bontang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang, Camat Bontang Selatan, Barat, dan Utara, serta seluruh Lurah Kota Bontang.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina menyebutkan, pihaknya benar-benar serius melakukan sidak ke lapangan untuk melakukan penanganan banjir, tapi selama ini tuntutan dari masyarakat ke DPRD ini tidak ada realisasi dan ini hampir masuk pertengahan tahun.
“Kami mohon untuk dinas terkait yakni DPUPR Bontang dalam hal ini benar-benar bisa menanggapi dan mengikuti apa yang kami anjurkan, paling tidak mengerjakan titik-titik rawan banjir sehingga dapat berkurang,” ucap Amir saat ditemui awak media.
Dia menjelaskan, DPRD khususnya Komisi III menekan agar keseriusan bersama mengatasi persoalan banjir, yakni ada pekerjaan-pekerjaan pembuatan polder.
“Jadi rencana untuk pembelian lahan paling tidak ada keseriusan dari pemerintah, ini semua untuk mengatasi banjir di Kota Bontang mulai dari hulu, harus dibuatkan polder walaupun memanjang itu juga salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan banjir,” bebernya.
[irp]
Lanjutnya, pihaknya juga mengusulkan agar pemerintah terkait untuk menganggarkan dalam pemanfaatan polder untuk pembelian lahan, dan harus segera terlaksana walaupun hanya satu polder.
Amir juga menekankan, jika ini tidak segera dikerjakan, dinilai tidak ada keseriusan, maka hanya perencanaan saja tidak ada bukti. Dia berharap, Paling tidak di anggaran perubahan ini sudah ada pembuatan polder di salah satu wilayah kota Bontang.
“Guntung itu termasuk hulu, jadi apa yang di sampaikan tadi harus ada pembuatan polder di area Guntung karena di sana adalah titik banjir di Bontang. Wajar untuk dijadikan daerah prioritas,” kata Amir.
Sementara untuk di daerah rawan banjir lainnya yakni Kelurahan Bontang Kuala, harus menjadi daerah prioritas, mengingat setiap pasang air laut, daerah tersebut selalu terendam banjir.
[irp]
“Bontang Kuala ini termasuk daerah hilir, salah satu penyebab banjirnya yakni air laut, di situ harus ada inisiatif dari pemerintah bersama DPRD Bontang untuk mengatasi air laut itu paling tidak juga membuat polder yang cukup tinggi di daerah tersebut, dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di sana,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
