Belum Laksanakan Uji Publik, DPRD Kaltim Putuskan Perpanjang Masa Kerja Tiga Pansus Raperda. Di antara Pansus Raperda yang mendapatkan perpanjangan masa kerja itu, yakni Pansus Raperda Ketahanan Keluarga dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim menetapkan perpanjangan masa kerja tiga Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) selama tiga bulan ke depan. Penetapan itu disampaikan pada Rapat Paripurna ke-15 di Gedung D, DPRD Kaltim, Selasa (8/6/2021).
Adapun masa kerja Pansus Raperda yang diperpanjang tersebut, yakni Raperda Ketahanan Keluarga, Raperda Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketua Pansus Raperda Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda, Jahidin mengatakan, alasan dilakukan perpanjangan masa kerja pansus dikarenakan adanya tahapan yang belum terpenuhi. Khususnya terkait masalah uji publik.
“Setelah uji publik, kan tentunya kita mengharapkan masukan peserta uji publik dalam kaitannya dengan draf, khususnya terkait dengan kearifan lokal. Karena tujuan dari uji publik untuk memohon masukan kepada pihak-pihak lain. Kan bukan maunya pansus saja yang kami tuangkan,” katanya ditemui usai rapat.
Jahidin menerangkan, setelah uji publik, tahap selanjutnya yakni melakukan konsultasi terakhir atas produk hukum daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketika ada koreksi terakhir, maka akan diagendakan paripurna untuk segera disahkan.
Untuk itu, Jahidin meminta kepada pimpinan dewan dan anggota pansus untuk memanfaatkan perpanjangan masa kerja tersebut. Karena masih harus melalui beberapa tahapan. Pertama, yaitu uji publik. Setelah uji publik dan mendapat masukan, nanti akan disempurnakan. Kedua, selanjutnya konsultasi terakhir ke Kemendagri.
[irp]
“Hasil kunjungan kemarin, dari 14 BAB yang memuat 28 pasal, tidak ada satu pasal pun yang dicoret oleh Kemendagri. Mereka sudah menganggap sudah memenuhi syarat,” terang dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji berujar, unsur pimpinan memang memberikan masa perpanjangan bagi Pansus Raperda dalam 3 bulan ke depan. Hal itu menyusul adanya beberapa masukan dari anggota pansus mengenai item-item raperda yang belum dipenuhi. “Maka dari itu, kami menyetujui perpanjangan ketiga pansus tersebut,” katanya.
Seno menyebut, di antara masukan anggota pansus ada mengenai aset daerah. Yang mana, sebagian masyarakat menyampaikan belum mendapatkan hak atas tananhnya.
“Itu yang dikoreksi anggota pansus kepada BPKAD. Mudah-mudahan dalam jangka waktu tidak terlalu lama, sudah selesai. Waktu yang diberikan selama 3 bulan, tapi jika dalam waktu 1 bulan sudah selesai, maka hasil pansus akan diberikan dalam jangka waktu 1 bulan,” ungkapnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
