Penyaluran Bankeu Provinsi Mandek, Ada 1.000 Paket Pekerjaan Belum Lengkapi Administrasi. DPRD Kaltim meminta agar pemerintah kabupaten/kota lebih inisiatif menyiapkan dokumen administrasi atas bankeu tersebut. Jika tidak, bankeu itu bisa saja batal tersalurkan.
Akurasi.id, Samarinda – Penyaluran program bantuan keuangan (bankeu) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tampaknya tidak berjalan mulus. Musababnya, hampir semua kabupaten/kota di Kaltim diketahui rata-rata belum melengkapi dokumen administrasi terkait hal itu.
Untuk diketahui, dari 1.200 program bankeu yang akan disalurkan Pemprov Kaltim, saat ini baru ada 200 diantaranya yang telah melengkapi dokumen administrasinya. Jika kelengkapan dokumen administrasi ini tak kunjung rampung hingga akhir Maret nanti, maka bukan tidak mungkin program akan lambat terlaksana.
Hal itu diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, saat dijumpai awak media di kantor kedewanan, Kamis (25/3/2021). Dia menyampaikan, kalau dari laporan yang dia terima, jika masih ada sekitar 1.000 program bankeu yang belum melengkapi dokumen administrasinya.
“Pemerintah abupaten/kota harus melengkapi datanya, seperti proposal, DED (Detail Engineering Design), dan beberapa dokumen terkait lainnya,” serunya.
Sarkowi pun menyampaikan, jika kelengkapan data ini nantinya akan menentukan cepat tidaknya masuk tahapan eksekusi berikutnya. Proaktif kabupaten/kota melengkapi data sangat diperlukan agar tahapan asistensi bisa dilaksanakan. Mengingat, masih ada proses berikutnya seperti lelang dan lainnya.
“Kalau sampai akhir Maret ini belum asistensi, bisa dibayangkan bulan berapa lagi program itu akan dilaksanakan,” kata pria yang duduk di Komisi III DPRD Kaltim ini.
[irp]
Lebih lanjut, ia merujuk penjelasan dari Kepala BPKAD Kaltim Muhammad Sa’duddin, bahwa BPKAD sudah memberikan penegasan ke kabupaten/kota agar segera melengkapi dokumen bankeu, namun hasilnya belum menggembirakan.
“Ada juga yang datang ke Pemprov Kaltim konsultasi, tapi sesudah itu belum ada progres juga,” kata wakil ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim ini.
Sarkowi mengimbau kepada para bupati dan wali kota se-Kaltim agar memberikan perhatian serius terkait administrasi bankeu tersebut. Sebab semua pihak termasuk wakil rakyat di DPRD Kaltim berharap program pembangunan bisa dilaksanakan secara terencana, tepat waktu, dan berkualitas serta segera dinikmati masyarakat.
[irp]
“Kalau lambat prosesnya dan sampai batas waktu tahapan pembangunan belum dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan akan gagal dilaksanakan atau anggarannya jadi SiLPA. Tentu ini yang tidak kita harapkan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
