Pimpinan Dewan Putuskan Kelanjutan PAW Makmur HAPK Sebagai Ketua DPRD Kaltim Selasa Besok. Keputusan akan melanjutkan permintaan Fraksi Partai Golkar atau menunggu proses banding Makmur HAPK di Mahkamah Partai, akan diputuskan pimpinan DPRD Kaltim lewat rapat pimpinan.
Akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim akan segera melaksanakan rapat pimpinan (rapim) mengenai proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Hal itu menyusul telah dilayangkannya surat PAW oleh Fraksi Partai Golkar kepada DPRD Kaltim.
Wakil Ketua DRPD Katim Seno Aji mengungkapkan hal itu usai gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan massa, yang melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, dengan tuntutam agar dewan mempercepat proses PAW tersebut.
Ia menuturkan, saat ini Makmur HAPK tengah melakukan proses banding di Mahkamah Partai Golkar mengenai penggantian dirinya oleh Hasanuddin Mas’ud. Itu diketahui dari surat yang dikirim kuasa hukum Makmur HAPK ke DPRD Kaltim. Sehingga dewan pun menghargai hal itu.
Namun, lanjut dia, karena Fraksi Golkar yang berada di DPRD Kaltim pun meminta agar dewan segera melaksanakan proses PAW, maka rapat pimpinan akan dilaksanakan keesokan harinya.
“Pak Andi Harahap sebagai Ketua Fraksi Golkar juga telah menyetujui hal itu. Besok pagi kami akan melaksanakan rapat pimpinan terkait permasalahan pergantian ketua DPRD Kaltim,” kata dia kepada awak media pada Senin (5/6/2021).
Sehingga, dikatakannya, hal-hal mengenai PAW Ketua DPRD Kaltim akan menunggu hasil rapat pimpinan di DPRD Kaltim yang dilaksanakan esok hari. “Apakah akan dilakukan Banmus atau menunggu keputusan Mahkamah Partai Golkar, hasilnya akan diketahui besok,” kata dia.
Senada, Ketua Fraksi Golkar Andi Harahap membenarkan adanya permintaan tersebut kepada DPRD Kaltim dan telah dikabulkan. “Kita tunggu besok baru dijawab supaya lebih jelas. Kalau sekarang kan prosesnya masih berjalan. Tapi semua sudah berjalan, Insyaallah besok kepastiannya,” terangnya.
[irp]
Sedangkan mengenai alasan penggantian tersebut, Andi Harahap enggan banyak komentar. Ia hanya menyebut tidak ada alasan dan itu merupakan keputusan partai yang harus dilaksanakan. “Kalau masalah alasannya bisa ditanyakan langsung ke ketua DPP atau DPD Golkar,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
