Terkait PAW Makmur HAPK, Sarkowi V Zahry Minta Semua Pihak Hormati Keputusan Partai. Menurut Sarkowi, pergantian ketua DPRD atau PAW Makmur HAPK merupakan perintah partai. Sehingga hal itu menjadi tugas fraksi meneruskan dan menjalankan perintah tersebut.
Akurasi.id, Samarinda – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry meminta semua pihak menghormati keputusan Partai Golkar terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Makmur HAPK. Lantaran hal itu merupakan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang harus diikuti semua kader termasuk Makmur HAPK.
Ia mengatakan, sebelumnya Fraksi Golkar telah menyampaikan bahwa terkait pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, agar segera diagendakan di rapat Badan Musyawarah (Banmus). Sehingga Fraksi Golkar saat ini hanya menunggu pimpinan untuk mengagendakan rapat tersebut.
“Namun, saat itu ketua DPRD Kaltim meminta waktu untuk melakukan rapat pimpinan. Sekarang posisi kami menunggu pimpinan untuk segera digelar rapat Banmus, untuk memasukkan agenda pergantian ketua DPRD Kaltim,” kata dia kepada awak media, pada Selasa (7/7/2021).
Sarkowi menjelaskan, bagi Fraksi Golkar dan kader lainnya, pergantian ketua DPRD merupakan perintah partai. Sehingga hal itu menjadi tugas fraksi untuk meneruskan dan menjalankan perintah tersebut. Termasuk Makmur HAPK yang merupakan anggota Fraksi Golkar.
Untuk itu ia meminta agar semua pihak dapat membedakan mana hal-hal yang bersifat ranahnya Partai Golkar dan kelembagaan. Artinya ketika seorang ketua DPRD itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) 12 dan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kaltim, disebutkan bisa diganti jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dan kalau diganti oleh partainya.
“Makanya kami Fraksi Golkar berharap semua pihak bisa menghormati dan menghargai apa yang menjadi hak partai,” pintanya.
Menurutnya, terlebih saat ini sudah ada surat keputusan pergantian dari partai. Secara otomatis pergantian tersebut sudah dilakukan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan lain sebagainya, dikatakan Sarkowi, dapat disampaikan melalui Mahkamah Partai. Partai Golkar memberikan ruang untuk hal itu.
[irp]
“Jadi silahkan nanti di Mahkamah Partai untuk bisa menyampaikan data dan fakta, hak bela, klarifikasi terkait keputusan itu,” katanya.
“Silahkan melakukan pembelaan di Mahkamah Partai, tapi jangan menghalangi proses yang ada di DPRD, harus saling menghormati, kan ini keputusan partai politik. Siapa saja partai politik akan melakukan hal yang sama, banyak kok kasus di mana-mana terkait pergantian ketua DPRD dan mereka jalan saja. Artinya di Kaltim kenapa tidak jalan, ada apa,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
