Passing Grade PPPK Terlalu Tinggi, DPRD Minta Nilai Diturunkan dan Prioritaskan Guru Honorer Lokal
Passing Grade PPPK terlalu tinggi, DPRD minta nilai diturunkan dan prioritaskan guru honorer lokal. Abdul Haris juga meminta agar pelamar dari luar Bontang ditolak sebab belum jelas pengabdiannya.
Akurasi.id, Bontang – Pimpinan beserta anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang agar menurunkan nilai ambang batas (passing grade) pada seleksi PPPK formasi guru tahun 2021.
Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam mengatakan, dengan diturunkan Passing Grade PPPK, dapat mengakomodasi guru honorer daerah agar bisa lolos pada seleksi gelombang pertama yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Permintaan tersebut ditujukan kepada Pemkot Bontang, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Ada kekhawatiran guru-guru yang sudah lama mengabdi, dengan passing grade saat ini serta tes-tes yang bakal diikuti, mereka takut kalah bersaing dengan calon pelamar lain dari luar Bontang,” ujarnya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta guru honorer negeri di Bontang, Senin (6/9/2021).
Selain persoalan passing grade, dia juga mendesak pemerintah pusat dalam perekrutan PPPK guru kali ini untuk lebih memprioritaskan guru honorer yang telah lama mengabdi dan berstatus sebagai warga Bontang.
Menurut Politisi Partai Golkar itu, ini menjadi kesempatan emas bagi guru honorer yang telah lama memberikan sumbangsihnya untuk pelajar Bontang. Dibanding diisi tenaga guru dari luar Bontang.
“Kami akan meminta diskresi untuk diutamakan,” tegasnya.
Di waktu yang sama, Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris meminta agar pelamar dari luar Bontang ditolak sebab belum jelas pengabdiannya. Berbeda dengan guru honorer lokal yang telah rela mengabdikan dirinya puluhan tahun demi mencerdaskan anak-anak Bontang.
“Tidak semua orang mau menjadi guru honorer. Kita di Bontang bersyukur banyak yang mau. Sehingga kalau penerimaan PPPK guru ini diisi dari orang luar, maka ini sangat tidak adil,” tegas Abdul Haris
Dengan demikian, dia meminta kebijakan Pemerintah Daerah untuk lebih mengutamakan guru honorer tersebut. Ini semua tujuannya untuk menyejahterakan para pengajar yang sudah mengabdi lama di Kota Taman
“Dengan diutamakan guru honorer lokal, itu bisa menjadi jalan untuk menyejahterakan mereka yang sudah lama mengabdi untuk anak bangsa khususnya di Kota Bontang,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: redaksi
