Akurasi.id, Samarinda – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap terjadi di setiap kabupaten/kota ikut membuat Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK gusar. Bagaimana tidak, kelangkaan BBM tersebut berdampak pada terjadinya antrean panjang di hampir setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ketua Harian DPD Golkar Kaltim ini mengakui, kelangkaan BBM menjadi persoalan klasik yang hingga kini kerap merepotkan pemerintah dan masyarakat. Apalagi persoalan itu hampir berulang-ulang setiap tahunnya tanpa diketahui apa penyebab utamanya.
Baca Juga: Dewan Minta Pusat Libatkan Daerah Bahas “Flasback” Jalan Tol dan Bandara Samarinda
Namun karena tidak mau persoalan itu terus-terus terulang, Makmur kemudian memilih mengambil langkah inisiatif. Pria yang pernah menjabat bupati Berau selama 2 periode tersebut belum lama ini diketahui telah bertemu dengan beberapa stakeholder terkait di pusat untuk membahas persoalan itu.
“Kami sudah dialog dengan pemerintah pusat. Kelangkaan BBM di Kaltim ini akan segera kami tindak lanjuti. Minggu kedua Desember mendatang, Komisi II sudah saya minta menindaklanjuti dengan bertemu lagi pemerintah pusat dan stakeholder terkait,” tuturnya, Selasa (26/11/19).
Diakui dia, untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM menahun di Kaltim memang bukan perkara mudah. Karena ada banyak instansi terkait yang mengurusi itu. Baik dari pihak PT Pertamina maupun kementerian terkait di pusat. Sehingga diperlukan adanya perjuangan yang panjang.
“Karena yang mengurusi masalah BBM ada banyak instansi terkait. Di pusat itu ada banyak yang membidanginya. Jadi harus benar-benar diurus dengan serius. Kita tidak boleh main-main. Kita mau mendiskusikan masalah ini,” cakapnya.
Para wakil rakyat di Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim- sendiri saat ini diketahui sedang melakukan telaah atas persoalan kelangkaan BBM di Kaltim. Salah satu yang ingin diketahui dewan yakni apakah benar BBM yang disuplai Pertamina memang kurang atau justru ada oknum yang sengaja bermain dalam persoalan tersebut.
“Kalau memang BBM-nya kurang, maka akan kami minta supaya jatah atau kuota untuk Kaltim ditambah oleh Pertamina Pusat. Supaya tidak terjadi antrean BBM lagi seperti sekarang ini. Tapi kalau sudah cukup, tentu kita harus cari juga apa penyebabnya,” imbuhnya.
Dia meminta, agar semua stakeholder terkait di Kaltim, mulai dari bupati dan wali kota, kepolisian, dan Pemerintah Kaltim, agar saling bersinergi untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM tersebut. Tanpa adanya kontrol bersama, maka sampai kapan pun masalah itu tidak akan bisa dicarikan jalan keluarnya.
“Ini harus ada sinergi dari semua pihak terkait. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kepala daerah, gubernur, dewan, aparat keamanan, dan segenap stakeholder yang lain harus bersinergi,” pintanya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
