Maraknya Aktivitas Tambang Ilegal, Legislatif Tantang Pemprov Kaltim Berani Bersikap Tegas
Maraknya aktivitas tambang ilegal, legislatif tantang Pemprov Kaltim berani bersikap tegas. Jika pemerintah selaku pemangku kebijakan yang berwenang dalam masalah itu tidak berani mengambil sikap tegas, maka aktivitas pertambangan ilegal di Kaltim akan terus menjamur dan merusak lingkungan.
Akurasi.id, Samarinda – Maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Benua Etam -sebutan Kaltim- tentu menjadi momok serius yang harus ditangani dengan tegas. Penindakan dan pengambilan sanksi pasalnya harus dilakukan secara benar tanpa memandang bulu para aktor intelektual yang berada di belakang setiap ilegal minning.
Menyikapi lemahnya penindakan aktivitas tambang ilegal tersebut, anggota DPRD Kaltim Syafruddin menuturkan, kalau sebagai penyeimbang fungsi kerja pemerintahan, para perwakilan rakyat dalam waktu dekat akan menggunakan fungsi hearing kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Sepanjang itu bertabrakan dengan kepentingan masyarakat luas saya pikir enggak ada negosiasi. Bahkan siapapun yang ada di belakang aktivitas tambang ilegal harus ditindak,” tegas pria yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim itu, Jumat (5/3/2021) lalu.
Lanjut pria yang karib disapa Udin ini, OPD yang nantinya akan mengikuti hearing seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Sebab kedua instansi pemerintahan ini berkaitan erat dengan dampak tambang serta perizinannya.
“Pemerintah adalah fasilitator bagi kegiatan pertambangan. Meski saat ini izin usaha pertambangan (IUP) telah ditarik ke pemerintah pusat, tapi selalu ada aktivitas kecil (tambang ilegal). Dan untuk itu Dinas ESDM serta DLH harus lebih pro aktif turun kelapangan,” bebernya.
Sebagai langkah serius, menindak para penjahat tambang ilegal, anggota legislatif yang duduk di Komisi III DPRD Kaltim ini akan menggelar agenda hearing.
“Nanti kami akan hearing panggil DLH dan ESDM, agar ada langkah tegas kepada pelaku tambang ilegal. Apalagi jika ditemukan bukti kuat, maka harus dipidanakan ke polisi,” tekannya.
Langkah tegas pasalnya harus dilakukan, jika ditanya kenapa sampai saat ini aktivitas tambang ilegal seperti tak ada habisnya, jawab politikus kawakan ini, lantaran pemerintah sebagai pemangku kebijakan tak pernah memiliki langkah serius dalam memberikan sanksi kepada mereka yang menyalahi aturan.
“Tugas kami mendorong penyelenggara pemerintah. Mengawasi agar mereka pro aktif bekerja keras dan memberi sanksi tegas kepada pelaku tambang ilegal. Kalau ada sanksi dan bukti pasti akan kami dorong ke penyelesaian pidana,” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
