Akurasi.id, Samarinda – Sebagai bagian dari tuan rumah pembangunan ibu kota negera (IKN), DPRD Kaltim rupanya belum sedikit pun pernah mendapatkan informasi yang utuh terkait megaproyek tersebut. Karenanya, para wakil rakyat di Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim- dalam waktu dekat akan mengundang secara khusus Gubernur Kaltim Isran Noor membahas agenda itu.
baca Juga: Rusman Minta Kenaikan Tarif BPJS Harus Disertai Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, pertemuan antara dewan dan pemerintah sangat diperlukan. Karena ada banyak hal yang perlu didiskusikan dan didialogkan terkait dengan rencana pembangunan IKN di Tanah Benua Etam –sebutan Kaltim.
“Iya, kami dalam waktu dekat akan berdialog dengan Pak Gubernur membahas IKN. Saya sudah menyampaikan suratnya. Beliau (Gubernur Isran) janji (akan memenuhi undangan itu), karena ada banyak hal yang mau dibahas,” sebut dia saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Beberapa di antara yang ingin diketahui para wakil rakyat dalam pertemuan nantinya, yakni kejelasan lokasi IKN. Kemudian bagaimana komitmen pemerintah pusat terhadap masyarakat Kaltim. Lalu bagaimana peran Pemerintah Kaltim dalam implementasi megaproyek tersebut.
“Kami mau tahu kejelasan lokasi IKN. Bagaimana komitmen pemerintah pusat terhadap daerah. Begitu juga sebaliknya. Apakah kita akan jadi pemain atau hanya justru menjadi penonton saja,” imbuhnya.
Mengingat pemindahan pusat pemerintahan Indonesia bukan perkara kecil, Makmur menyarankan, agar Pemerintah Kaltim menggandeng semua stakeholder terkait untuk membantu mengawal proyek tersebut. Mulai dari tokoh masyarakat, adat, dan lintas sektor perlu diikutkan mengawal jalannya pembangunan IKN ke depan.
“Pak Gubernur kami harapkan tidak hanya melibatkan DPRD saja ke depan. Tetapi juga melibatkan semua stakeholder terkait. Termasuk perguruan tinggi, usaha, tokoh masyarakat, dan adat harus dilibatkan. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim,” usulnya.
Khusus untuk sejumlah perguruan tinggi di Kaltim, Makmur mengakui, telah menghadap kepadanya dan meminta dilibatkan untuk mengawal pembangunan IKN. Perihal itu, politikus Partai Golkar ini cukup sependapat dengan usulan itu. Sebab, mereka yang lebih tahu dengan kondisi Kaltim saat ini.
“Terkait perguruan tinggi, mereka pengin ada kerja sama. Dari sisi kajian akademis IKN, mereka minta agar bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang ada di Kaltim. Misalnya terkait peraturan daerah. Itu juga sudah disampaikan para dosen dan akademisi di Kaltim. Nanti akan coba kami sampaikan ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
