Temuan lubang tambang di wilayah Ibu Kota Negara ini, mendapatkan sorotan tajam dari Jatam Kaltim. Apalagi, keberadaan lubang-lubang itu telah memakan banyak korban jiwa.
Akurasi.id, Samarinda – Tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ibu kota negara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Lokasinya di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Sepaku.
Di tengah hiruk pikuk dan riuh wacana pemindahan ibu kota negara itu, empat hari sebelumnya, warga Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kukar, dihebohkan dengan kehilangan seorang pemuda berusia 25 tahun. Namanya Hendrik Kristiawan. Ia tenggelam di bekas lubang tambang pada hari Kamis (22/8/19) lalu.
Dia menghilang pada pukul 19.00 Wita. Tiga jam berlalu, warga menemukan jasadnya. Tak berselang lama, warga mengevakuasi dan membawanya ke RSUD Abadi Samboja.
Orangtua almarhum, Suhendar mengungkapkan, selama ini Hendrik berperan sebagai tulang punggung keluarga. Di waktu senggang, ia kerap membantu orangtuanya membuat kasut.
Setelah anaknya meninggal di lubang eks tambang tersebut, dia mendesak pemerintah mengambil sikap. “Kami berharap lubang tambang itu ditutup. Jangan lagi ada warga lain yang jadi korban,” harap Suhendar, Rabu (28/8/19).
Temuan Jatam
Berdasarkan temuan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, jasad Hendrik ditemukan di sebuah lembah bukit yang berubah menjadi telaga. Telaga itu terbentuk akibat sisi luar lembah ditutupi ribuan metrik ton lapisan tanah pucuk (overburden).
Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menyebut, lubang eks tambang itu berada di titik koordinat S 00° 57’04.8, E 117° 05’01.6. Dia menyimpulkan, lokasi ini berada di areal konsesi PT Singlurus Pratama.
“Berdasarkan penelusuran dokumen perizinan, PT Singlurus Pratama mendapatkan konsesi seluas 24.760 hektare dari Kementrian ESDM,” sebut Rupang.
Dia menjelaskan, rumah warga dengan telaga berjarak 770 meter. Di sekitar lubang bekas tambang itu tak ditemukan papan peringatan, pagar pembatas, pos penjaga, dan petugas pengaman yang mencegah warga mengakses lubang eks tambang tersebut. “Hal ini diduga menyalahi Keputusan Menteri ESDM Nomor 55/k/26/mpe/1995,” katanya.
Hendrik adalah korban ke-36 yang meninggal di lubang bekas tambang. Karena itu, Rupang mendesak pemerintah mengambil langkah atas kasus yang menimpa pemuda itu.
“Jatam Kaltim mendesak PPNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan PPNS ESDM Provinsi Kaltim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana pertambangan dan tindak pidana lingkungan hidup pada kasus tewasnya Hendrik,” imbuhnya.
Penegakan Hukum yang Suram
Rupang mengungkapkan, bukan kali ini saja PT Singlurus Pratama bermasalah dengan warga sekitar. Pada 2016, warga melaporkan perusahaan tersebut. Perusahaan tambang ini diduga mengambil lahan penduduk sekitar tanpa izin pemiliknya.
Warga tak tinggal diam. Sejumlah pemilik lahan melaporkan kasus yang menimpanya di DPRD Kukar dan Dinas Lingkungan Hidup Kukar. “Namun hasilnya nihil. Pemerintah memilih acuh dan mengangap persoalan warga ini bukan hal penting,” sebut Rupang.
Dia juga melihat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tak belajar dari korban yang berjatuhan di lubang bekas tambang. Pemerintah dinilai tak mencegah kemunculan kasus serupa. Rupang menilai, korban yang terus bertambah akibat pemprov tak serius menindak perusahaan-perusahaan yang tak menutup ratusan lubang bekas tambang.
Demikian pula pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Jokowi. Dia berpendapat, pemindahan ibu kota negara ke Kaltim bukanlah agenda yang mendesak. Saat ini, pemulihan lingkungan dan penutupan lubang tambang jauh lebih penting daripada kebijakan tersebut.
“Berikan waktu untuk Kaltim memulihkan dirinya dan sediakan ruang yang luas bagi warga Kaltim untuk menentukan hak pengelolaan sumber daya alamnya sendiri,” saran Rupang. (*)
Penulis/Editor: Ufqil Mubin
