Akurasi.id, Samarinda – Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Samarinda akan diselenggarakan pada September 2020. Meski waktunya tersisa 15 bulan, gaung pemilihan kepala daerah di ibu kota provinsi ini sudah mengemuka di publik. Sejumlah media menyambut gegap gempita kontestasi demokrasi lima tahunan ini dengan menampilkan beragam tokoh.
Masyarakat seolah “digiring” untuk memilih tokoh-tokoh yang telah malang melintang sebagai pengusaha, birokrat, dan politisi. Alatnya, jajak pendapat yang digagas masyarakat dan media massa.
Di satu sisi, cara ini bernilai positif. Salah satunya, sejak dini menyosialisasikan para tokoh yang bakal bertarung di pilwali. Efek negatifnya, rakyat “dipaksa” memilih tokoh yang disuguhkan tanpa secuil pun mengetahui latar belakang, visi, gagasan, keberpihakan, dan kompetensinya mengelola daerah.
Sejatinya, publikasi secara masif berkontribusi menyuguhkan bakal calon wali kota yang tak berpihak pada kepentingan rakyat Samarinda. Cara yang sama pernah mengemuka tiga setengah tahun lalu. Pilwali hanya mempertontonkan dan memberikan ruang bagi orang-orang yang tak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola daerah.
Padahal tak sedikit pun masyarakat menghendaki pilwali yang hanya dijadikan ajang seremonial untuk memilih orang-orang yang memperuncing masalah yang menghantui kota ini. Banjir, kemacetan, tata kota yang semrawut, dan pertambangan yang tak mengindahkan lingkungan, adalah sekelumit problem yang dihadapi kota tersebut.
Masyarakat telah merasakan akibat negatif dari Pilwali 2015. Sah-sah saja sebagian orang memuji pengelolaan kota ini sehingga dapat keluar dari lubang defisit yang menghantui sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim. Tapi perlu disadari, tak ada perubahan yang berarti setelah berkali-kali pilwali diselenggarakan.
Terdapat hubungan yang erat antara masalah Samarinda dan pilwali. Lalu bagaimana seharusnya pemilihan kepala daerah ini disikapi? Pengamat hukum dan politik Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah menawarkan sejumlah gagasan terkait sikap rakyat terhadap Pilwali 2020.
“Momentum elektoral pilwali mestinya menjawab masalah-masalah di Samarinda. Jangan dibalik-balik logikanya. Saat ini, orang-orang memperdebatkan calon yang akan diusung. Bagi saya, cara itu terbalik. Mestinya terlebih dahulu kita membuat rumusan masalah yang dihadapi Samarinda,” katanya kepada Akurasi.id, Selasa (18/6/19).
Dia menyebut, penyusunan program yang berkaitan dengan masalah Samarinda patut didahulukan sebelum menentukan tokoh yang layak memimpin Kota Tepian. Dengan begitu, bakal calon yang ditampilkan di publik dapat mengukur diri sejauh mana kemampuannya memimpin ibu kota provinsi ini.
Desain ini pula yang mestinya menjadi agenda bagi penyelenggara pemilu, elite politik, dan rakyat. Karenanya, orang-orang yang dipilih dipastikan dapat menyelesaikan masalah krusial yang menggerogoti Samarinda.
“Programlah yang mestinya kita ikuti. Kita sisir dulu apa masalah-masalah Samarinda. Kemudian kita menawarkan program. Lalu kita tawarkan orang yang sesuai dengan pogram itu. Calonnya bisa dilihat dari track record dan kemampuannya,” saran dia.
Rasionalitas Pemilih dan Bentuk Konvensi
Herdiansyah menyarankan masyarakat tidak memilih orang-orang yang berkaitan dengan elite politik yang dinilai gagal memecahkan masalah dan membangun Samarinda. Detailnya, termasuk kerabat dan tokoh yang berada dalam lingkaran penguasa Samarinda saat ini.
“Rezim itu tidak hanya satu atau dua orang. Kalau mau menarik garis demarkasinya, kita mengklaim rezim ini gagal, maka kita jangan memilih keseluruhan sistemnya. Kegagalan rezim itu harus kita hukum lewat pilwali. Karena mereka telah gagal menjalankan mandat yang diberikan rakyat,” imbuhnya.
Kata dia, memilih tokoh di lingkaran kekuasaan dan terbukti absen menjalankan amanah rakyat justru memperpanjang masalah yang dihadapi Samarinda. Karena itu, mahasiswa, penggerak sosial, tokoh publik, dan akademisi memiliki tanggung jawab untuk mengubah cara pandang pemilih.
“Ada problem dalam cara berpikir masyarakat kita. Itu yang mestinya kita perbaiki. Kita perlu mendorong kesadaran politik masyarakat agar memiliki pilihan-pilihan yang rasional,” imbuhnya.
Alternatifnya, dia menawarkan calon yang memiliki integritas, rekam jejak, dan kemampuan untuk mengelola Samarinda. Figur demikian dapat ditemukan lewat konvensi rakyat. Bentuknya, dibutuhkan “majelis khusus” yang memberikan ruang bagi semua pihak untuk diuji oleh publik.
“Lewat mejelis itu, tidak hanya bicara seorang calon. Tetapi juga program. Kita pasang kriterianya. Baru kita berpikir soal calonnya. Orang yang mengikuti kriteria. Bukan kriteria yang mengikuti orang,” jelasnya.
Membuka Peluang bagi Semua
Partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPRD Samarinda dapat mengusung calon wali kota dan wakil walikota. Jika dikalkulasi dengan jumlah kursi di DPRD, maka semua partai politik dapat mengusung maksimal lima pasang calon untuk bertarung di pilwali.
Tentu saja partai politik memiliki prasyarat untuk menentukan calon yang akan diusung. Selain elektabilitas, partai mempertimbangkan kemampuan finansial tokoh. Merujuk syarat terakhir, terbukti di setiap pemilu, sebagian besar calon yang diusung berasal dari kalangan yang memiliki dukungan finansial memadai.
“Saya sangsi dengan partai politik sekarang ini. Mungkin ada beberapa kader yang mumpuni dan berkualitas. Tetapi mereka tidak diberikan ruang. Karena oligarki di partai politik sangat kuat. Mereka tidak hanya menguasai mayoritas orang di partai. Tetapi juga menguasai modal,” sebutnya.
Pria yang karib disapa Castro itu berpendapat, panggung bagi kader partai politik yang memiliki rekam jejak yang baik, kompetensi yang mumpuni, dan integritas yang teruji dapat terbuka lebar jika konvensi rakyat diadakan menjelang tahapan Pilwali 2020.
“Kalau kita bisa membuat ruang alternatif, saya pikir bisa menjadi solusi dan jawaban. Agar mereka yang mempunyai potensi di partai politik bisa bergabung di konvensi rakyat,” katanya.
Calon independen pun dapat terlibat di konvensi tersebut. Apabila terpilih sebagai pemilik mandat dari konvensi, maka yang bersangkutan dapat diusung secara independen. Peluang calon di luar partai politik sangat terbuka. Pasalnya, syarat yang diperlukan bagi calon independen hanya mengumpulkan 40 ribu fotokopi kartu tanda penduduk.
“Tahun 2010 ada teman-teman dari NGO yang mau diusung. Tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Akhirnya tidak lolos. Sayangnya mereka berhenti sampai di situ. Harusnya di pilwali selanjutnya dicoba lagi. Tahun depan bisa kita coba usung calon independen. Kalau tidak menang, minimal sebagai investasi untuk pilwali berikutnya,” saran Castro. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
