Akurasi.id – Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terlibat dalam pendanaan proyek strategis pembangunan Kampung Haji atau Kampung Indonesia di Makkah, Arab Saudi.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyatakan bahwa proyek ini layak menjadi prioritas investasi jangka menengah dan panjang bagi BPKH, mengingat potensi ekonomi besar dari sektor haji dan umrah yang terus berlangsung setiap tahun.
“Pembangunan infrastruktur Kampung Haji bisa menjadi prioritas skema investasi bagi BPKH, selain investasi yang sudah berjalan. Ini sangat relevan karena setiap jemaah haji yang mendaftar menyetorkan dana awal, dengan total saat ini mencapai Rp179 triliun dari 5,2 juta pendaftar,” kata Mustolih di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Gagasan pembangunan Kampung Haji ini pertama kali disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al-Saud. Presiden menginginkan agar kawasan itu dibangun di sekitar Masjidil Haram, sehingga dapat menunjang efisiensi logistik dan pelayanan jemaah Indonesia.
“Insyaallah jika disetujui Kerajaan Arab Saudi, kita akan punya perkampungan sendiri. Kita juga ingin penerbangan lebih efisien, Garuda saya minta ikut melakukan perbaikan. Semua upaya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu harus dilakukan,” ujar Presiden Prabowo saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5).
Mustolih menambahkan bahwa selama ini tata kelola sektor haji dan umrah di Indonesia belum memiliki peta jalan atau cetak biru bersama, dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Kehadiran Kampung Haji diyakini akan menyatukan ekosistem pelayanan jemaah dari hulu ke hilir.
Selain BPKH, Komnas Haji juga menyarankan pelibatan Danantara sebagai super holding BUMN yang memiliki kapitalisasi dana lebih dari Rp1.000 triliun. Menurut Mustolih, sektor haji dan umrah merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan karena akan terus berjalan di segala kondisi.
“Bayangkan, setiap tahun rata-rata 221 ribu orang berangkat haji dan satu juta orang menjalankan umrah per musim. Potensi ekonominya sangat besar, dan tidak dimiliki oleh negara lain selain Indonesia,” ungkap Mustolih.
Dengan dukungan dari dua lembaga keuangan besar tersebut, Komnas Haji optimis rencana Presiden Prabowo dapat segera terwujud. Meski demikian, Mustolih tidak menutup peluang keterlibatan investor lain dalam skema pendanaan proyek ini.
“Yang penting ada komitmen bersama, peta jalan yang jelas, dan pengelolaan yang profesional agar proyek ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi jemaah dan negara,” pungkasnya.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
