Komisi IV DPRD Kaltim pertimbangkan pembukaan belajar tatap muka. Sebab, angka Covid-19 di Kaltim masih tinggi.
Akurasi.id, Samarinda – Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dicanangkan terlaksana pada awal 2021. Sesuai Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan Jumat (20/11/2020), Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberi lampu hijau pelaksanaan PTM di seluruh daerah Indonesia.
Baca juga: Dari Koordinasi dengan Pemprov, Bapemperda DPRD Kaltim Target Ada 15 Raperda Dibahas di 2021
Namun, keputusan untuk melaksanakan PTM tetap diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan keputusan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terbaru, Nadiem mengatakan, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah kementerian agama (kemenag) untuk menentukan pembelajaran tatap muka.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin menyatakan, bahwa pihaknya masing mempertimbangkan PTM secara matang. Melalui audiensi yang dilakukan DPRD Kaltim dengan beberapa stakeholder pendidikan Kaltim beberapa waktu lalu, dia mengaku pihaknya sudah mendapat gambaran untuk pelaksanaan PTM sesuai dengan SKB 4 menteri tersebut. Yakni perlunya pertimbangan dari pihak sekolah, orang tua murid, dan rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.
“Beberapa kesimpulannya memang kami sudah mendapatkan gambaran sesuai SKB 4 menteri dan ada beberapa delegasi tanggung jawab yang teknisnya diberikan. Salah satu teknisnya adalah (keputusan) kepala daerah. Apakah di daerah tersebut sesuai zonanya itu ada syarat dan guidance untuk bagaimana pembelajaran dilaksanakan,” ungkap Saleh, panggilan akrabnya, saat diwawancarai belum lama ini.
Secara pribadi, Saleh menganggap bahwa pelaksanaan PTM perlu dievaluasi dan dipersiapkan lebih serius. Kondisi penyebaran epidemi Covid-19 yang fluktuatif dan mencapai 21.642 ribu akumulasi kasus positif per Rabu (9/12/2020) lalu, membuatnya beranggapan bahwa Kaltim harus memastikan terlebih dahulu kesiapan pelaksanaan protokol kesehatannya dengan baik sebelum melaksanakan PTM.
Kemudian ia menekankan pada pertanggungjawaban kepala daerah dari tingkat Provinsi hingga kabupaten/kota. Keinginan lembaga eksekuti, sebutnya, harus sejalan dengan keinginan pihak Satgas Covid 19, dan stakeholder pendidikan lainnya.
Terakhir, dia membeberkan bahwa ketika PTM hendak terlaksana di bulan Januari, minimalnya pada akhir tahun ini. Tiap sekolah sudah dilengkapi dengan fasilitas protokol kesehatan. Termasuk diantaranya penekanan khusus terhadap 3M antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
“Saya pribadi belum menyarankan untuk dilakukan proses tatap muka, meskipun beberapa daerah kecamatan yang memungkinkan. Tapi sekali lagi, saya pikir harus tetap dilakukan evaluasi yang mendalam sehingga bisa diperkirakan apakah itu bisa dilakukan pada Januari,” pungkas politisi partai Golkar tersebut. (*)
Penulis: Samuel Gading
Editor: Suci Surya Dewi
