Akurasi.id, Samarinda – Pelaksanaan kegiatan dan perizinan kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) rencananya akan mendapatkan evaluasi dari DPRD Kaltim. Para wakil rakyat Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim- ingin mengetahui manfaat yang diterima pemerintah daerah atas keberadaan perusahaan pertambangan tersebut.
Baca Juga: Dari RDP Bank Kaltimtara, Dewan Minta PAD Ditingkatkan di Atas Rp200 Miliar
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kaltim Muspandi setelah sebelumnya Komisi III melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan pemegang PKP2B, misalnya ke PT Indominco Mandiri dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Politikus Partai PAN ini menyampaikan, pada kunjungan sebelumnya, para anggota legislatif yang tergabung di Komisi III DPRD Kaltim ingin melihat bagaimana posisi dan target produksi batu bara dari setiap perusahaan tersebut. Selain itu, setoran pajak yang diterima pemerintah provinsi, apakah sudah selaras dengan kegiatan pertambangan yang sudah dilakukan PKP2B selama ini.
“Kemudian kami juga mengecek terkait dengan pelaksanaan reklamasi dari masing-masing perusahaan. Ini penting untuk kami ketahui. Karena memang menjadi kewajiban perusahaan terhadap pelestarian lingkungan pascatambang,” kata Muspandi.
Dari kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Kaltim juga mendapatkan informasi, seperti PT Indominco Mandiri saat ini sedang mengajukan perpanjangan izin konsesi untuk 2026. Kemudian untuk PT KPC, pada 2020 sudah akan mengantongi izin baru untuk tahap kedua dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tapi kami belum melihat apakah posisi itu akan betul terlaksana atau tidak pada tahap keduanya. Kami mau melihat dulu semua kegiatan yang ada di lokasi. Pelaksanaan reklamasi adalah di antaranya,” kata dia.
Hal lain yang tidak kalah penting untuk dievaluasi atas keberadaan PKP2B itu yakni, sumbangsihnya terhadap pembangunan di daerah setempat. Misalnya PT Indominco Mandiri dan PT KPC, kedua perusahaan itu sama-sama beroperasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Apakah masyarakat dan pembangunan di daerah itu sudah ikut menikmati manfaat atas kegiatan yang selama ini dilaksanakan perusahaan.
“Keberadaan perusahaan-perusahaan itu, apakah memang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, utamanya pembangunan di daerah itu. Kalau memang sudah, lalu apa saja itu. Sebaliknya, kalau pun tidak, tentu perlu kita evaluasi,” imbuhnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
