Banyak OPD Kekurangan Tenaga Ahli, Maming: Pegawai Yang Direkrut Mestinya Melihat Tupoksi. Di sisi lain, kekurangan tenaga ahli di setiap OPD, berdampak pada kinerja instansi pemerintah. Terutama dalam membantu memproduk prodak hukum.
Akurasi.id, Bontang – Keterbatasan tenaga ahli yang ada di setiap OPD Pemkot Bontang mendapatkan sorotan dari Komisi I DPRD Bontang. Pasalnya, imbas minimnya tenaga ahli yang ada di berbagai OPD, berdampak pada tidak maksimalnya kerja. Terlebih, banyak pekerjaan yang tidak berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Hal itu yang mendapatkan pembahasan serius saat Komisi I DPRD Bontang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) setempat menggelar rapat kerja, Senin (2/8/2021).
Terkait pertemuan yang membahas jumlah pegawai tenaga ASN dan tenaga kontrak daerah (TKD) itu, anggota Komisi I DPRD Bontang Maming menyebut, kinerja para pegawai di setiap OPD kurang maksimal. Lantaran masih banyak mengandalkan TKD. Terlebih banyak pegawai yang bekerja tidak sesuai tupoksinya.
“Seharusnya OPD pada saat perekrutaan pegawai, harusnya melihat berdasarkan tupoksinya. Harus sesuai dengan bidangnya. Soalnya banyak yang hanya input data, itu pun salah. Dan ini banyak terjadi,” imbuhnya.
Lantaran kinerja yang tidak maksimal tersebut, sambung dia, imbasnya banyak pendataan yang dilakukan pemerintah tidka berjalan baik. Dampak atas hal itu, banyak prodak hukum yang ada di Bontang tidak tergarap secara baik dan maksimal.
“Itu yang menjadi alasan kenapa harus orang yang berkompenten harus direkrut. Jangan hanya kedekatan dan lain-lain. Harus sesuai kebutuhan. Karena jangan sampai pekerjaan terbengkalai. Persoalan tenaga kerja di pemerintah harus dibenahi,” kata dia.
Politikus Partai PDI Perjuangan ini menyebutkan, ada 4 hal yang harus diterapkan pemerintah dalam merekrut pegawau. Pertama, mantap organisasi. Kedua, mantap personalia. Ketiga, mantap program. Keempat, mantap sumber dayanya.
“Tolong ini diperhatikan. Selain itu, jika ada pelatihan, peserta ini harus mengikuti dengan serius, jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban,” serunya.
[irp]
Perihal itu, Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Pengembangan SDM, BKPSDM Bontang, Hatamuddin menyampaikan, jika kondisi itu terjadi lantaran terdapat beberapa OPD yang tidak mengusulkan penambahan formasi. Yang mana usulan itu harus dilaporkan kembali ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“OPD selalu mengeluhkan kekurangan SDM, tetapi tidak pernah mengusulkannya. Karena OPD hanya bicara di luar (rapat resmi), tapi tidak mengusulkan formasinya,” imbuhnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Redaksi Akurasi.id
