Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang angkat bicara terkait semakin terbatasnya ruang isolasi di Kota Bontang. Hal ini menyusul makin banyaknya kasus Covid-19 di Kota Taman.
Akurasi.id, Bontang – Masyarakat terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Bontang kian hari makin bertambah, hal ini dibuktikan dengan kunjungan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang mulai penuh.
Menyinggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang angkat bicara. Abdul Haris yang merupakan Anggota Komisi I DPRD Bontang berpendapat, untuk mengurangi penyebaran Covid-19 semakin meluas semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama memahami bahayanya wabah Covid-19. Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus benar-benar menaati protokol kesehatan. Jangan sampai pemerintah yang membuat aturan, namun tidak diimbangi dengan tindakan.
[irp]
“Pemerintah jangan hanya sekedar membuat aturan, tetapi betul-betul harus mampu mengawasi, mengimplementasikan dengan baik aturan tersebut. Jangan ada diskriminasi terkait aturan itu,” tegasnya ketika dihubungi, Kamis (7/1/2021).
Dirinya memberi contoh, pemerintah harus tegas dan benar-benar mengawasi lokasi-lokasi keramaian.
“Jika aturan tersebut berbunyi untuk menjaga jarak, semua pelaku ekonomi seperti toko, kafe, restoran dan lain sebagainya, harus benar-benar mengikuti protokol tersebut, dan itu harus benar-benar diawasi pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19,” ujarnya,
Ketika ditanya apa yang harus dilakukan jika Bontang terlanjur masuk zona hitam? Haris berharap Pemerintah Kota Bontang tak menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Karena hal ini menurutnya dapat mematikan ekonomi masyarakat Bontang.
“Semisal, seandainya, di Bontang sudah makin banyak yang terkonfirmasi positif, bisa jadi ada pemberlakuan ketat. Katakan saja kafe hanya buka sampai jam 8 malam, dan pengunjung dibatasi maksimal 1 jam di tempat tersebut. Karena tidak bisa ditutup kafenya, ini juga untuk menjaga ekonomi masyarakat,” jelas Abdul Haris.
[irp]
Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menyebut, fasilitas kesehatan untuk kasus Covid-19 di Kota Taman masih sangat terbatas, termasuk pada ruang isolasi. Ditambah lagi penyebaran Covid-19 tidak ada hentinya, yang membuat hampir setiap hari kasus semakin meningkat.
“Seharusnya pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Kota Bontang, libatkan BUMN. Karena untuk sekarang ini bukan lagi mencegah, tetapi menindak. Ini harus dibicarakan dengan forum CSR perusahaan,” tegas pria yang karib disapa BW ini, saat dihubungi Akurasi.id Kamis (7/1/2021).
Senada dengan Abdul Haris, untuk lockdown di Bontang, dirinya tak menyarankan hal tersebut. Karena dapat menjatuhkan ekonomi masyarakat. Solusi lain kata dia, yakni memperketat protokol kesehatan, agar bersama-sama mengurangi penyebaran Covid-19 semakin meluas.
“Masyarakat harus sadar dengan protokol kesehatan. Ini merupakan langkah awal agar penyebaran tidak makin meluas. Dan tentu harapan kita semoga keadaan semakin membaik kedepannya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
