Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran. Pasalnya, dari total Rp502,4 triliun nilai subsidi, mayoritas penggunanya adalah orang kaya.
Akurasi.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, penyaluran BBM bersubsidi selama ini tidak tepat sasaran. Pasalnya, mayoritas pengguna subsidi BBM adalah orang kaya. Hanya sebagian kecil yang dinikmati orang tidak mampu.
Padahal, anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp502,4 triliun setara dengan ribuan rumah sakit kelas menengah, sekolah, dan jalan tol. Hingga puskesmas yang bisa dibangun di pelosok-pelosok negeri.
Namun, anggaran tersebut masih tidak cukup sampai-sampai pemerintah harus menyiapkan skema penambahan anggaran yang berpotensi membebani APBN tahun depan.
Ia memaparkan, dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang pemerintah tetapkan sebesar Rp502,4 triliun, mencakup alokasi untuk pertalite sebesar Rp93,5 triliun dan alokasi untuk solar sebesar Rp143 triliun.
80 Persen Subsidi Pertalite dan 89 Persen Subsidi Solar Dinikmati Orang Kaya
Dari anggaran subisidi pertalite yang mencapai Rp93,5 triliun itu, sekira 80 persen atau sekira Rp60 triliun dikonsumsi oleh rumah tangga mampu atau orang kaya. Sementara, masyarakat kurang mampu yang menggunakan kendaraan motor hanya mengkonsumi 20 persennya.
Sedangkan untuk solar subsidi, kata Sri Mulyani, dari total anggaran subsidi Rp143 triliun, orang kaya dan dunia usaha menikmati Rp127 triliun. Artinya, 89 persen dari total subsidi solar dipakai oleh orang kaya.
Sisanya, 11 persen memang dinikmati oleh rumah tangga. Namun, rumah tangga yang mampu. Hanya 5 persen yang benar-benar dinikmati oleh rumah tangga tidak mampu (petani dan nelayan)
“Artinya, ratusan triliun yang kita berikan, yang menikmati justru kelompok paling mampu. Dunia usaha dan orang kaya. Sedangkan orang miskin, dari ratusan triliun itu, hanya sedikit yang menikmati,” ungkap Sri Mulyadi dalam konferensi pers di kantornya yang juga disiarkan melalui saluran youtube Kemenkeu RI, Jumat (26/8/2022) malam.
Lebih jauh, bendahara negara ini mengatakan, apabila anggaran subsidi dinikmati oleh orang kaya, maka sama saja negara memberikan subsidi kepada yang tidak berhak. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah berupaya mendorong agar kebijakan subsidi lebih tepat sasaran.
“Untuk itu, kita memerlukan langkah-langkah untuk tetap menjaga APBN kita. Artinya, subsidi tidak di cabut, namun perlu pertimbangan untuk melakukan penyesuaian demi memperbaiki manfaat distribusi bagi masyarakat,”. (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
