Akurasi.id, Samarinda – Dugaan jual beli jabatan yang melibatkan eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Romy), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, menandakan reformasi birokrasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berjalan maksimal.
“Khusus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag, menandakan merit system tidak berjalan. Reformasi birokrasi belum berjalan di lingkungan pemerintahan kita,” ucap pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah, Rabu (20/3/19).
Kata dia, Romy memperdagangkan pengaruhnya (trading in influence) sebagai ketua partai yang memiliki hubungan dengan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Menteri tersebut tercatat sebagai kader PPP.
“Ini membuktikan bahwa ada politik perkoncoan di balik barter antara dukungan politik dalam pemilu dengan penempatan kader partai tertentu sebagai menteri. Tak ada makan siang gratis. Kira-kira begitu logika politiknya,” jelas dia.
Modus seperti ini bukan hal baru di pemerintahan. Kasus serupa pernah menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, dalam kasus impor daging sapi.
Tahun lalu, jual beli jabatan melibatkan sejumlah oknum di Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tarif setiap jabatan dikenakan Rp 50 juta hingga Rp 200 juta. Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, terlibat dalam kasus tersebut. “Ini juga menjadi early warning bagi kementerian dan lembaga-lembaga lainnya,” tegas dia.
Pengembangan Kasus dan Hukuman Berat untuk Romy
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengembangkan kasus tersebut. Tertangkapnya Romy dan dua pejabat Kemenag di daerah bisa menjadi pintu masuk bagi lembaga anti rasuah itu untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli jabatan.
Temuan uang ratusan juta di ruangan menag dapat dijadikan bukti untuk memperluas keterlibat sejumlah oknum dalam kasus tersebut. “Itu yang mesti diurai oleh penyidik KPK,” kata pria yang karib disapa Castro itu.
Romy disangkakan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pasal penyertaan (deelneming). Artinya, dia tidak sendiri dalam melakukan tindak pidana. Apalagi Romy hanya menggunakan pengaruhnya.
“(Yang) mesti dikejar sekarang adalah orang yang memiliki kewenangan. Dalam hal ini, mereka yang memiliki jabatan dan kewenangan di Kementerian Agama,” katanya.
Meski jual beli jabatan itu bernilai ratusan juta, kasus tersebut tidak dapat dinilai dari besaran uang yang diberikan kepada Romy. Terlebih dia ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Ancamannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun,” jelasnya.
Keterlibatan Lukman dalam kasus tersebut sudah dibantah sejumlah pihak. Melalui salah satu kader PPP, menag mengaku uang Rp 180 juta dan USD 30.000 itu honor pribadi.
Dikutip Kompas.com, Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Mastuki menyebut, Lukman bersedia memberikan keterangan untuk menjelaskan asal muasal uang yang disita penyidik. Katanya, menag menunggu jadwal pemanggilan dari KPK.
“Pak Menteri Agama sudah meminta kapan dijadwal, kapan dipanggil untuk memberi penjelasan, sehingga kita tunggu saja. Kami belum selesai, kan baru ada temuan terkait dengan dokumen-dokumen yang ditemukan. Tapi kita belum memberikan penjelasan,” ujarnya.
KPK Tak Tebang Pilih
Castro menyebut, penangkapan Romy menandakan dua hal. Pertama, KPK membuktikan independensinya. Lembaga yang berdiri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tetap bekerja sesuai aturan. Meski yang terlibat dalam kasus tersebut orang-orang yang memiliki jaringan kuat dengan penguasa.
“Tidak ada istilah tebang pilih dalam kamus KPK. Mau dia di pihak petahana atau oposisi, dari kelompok cebong atau kampret, selama melakukan perbuatan korup, mesti diciduk,” tegasnya
Kedua, kasus ini memperlihatkan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK tetap on the track. Dalam artian, KPK tidak terpengaruh momentum pemilu.
“Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi proses politik. Ini harusnya dijadikan contoh bagi Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah. Agar proses hukum tetap jalan. Jangan dihalangi momentum politik tertentu,” sarannya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
