Janji Tak Bertuan Penyelesaian Sengketa Perumahan Korpri Loa Bakung

Akurasi.id – Pada 19 Oktober 2014 silam, ratusan orang melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim. Massa aksi itu menuntut pemerintah menghibahkan lahan seluas 70 hektare di perumahan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang terletak di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.

Aksi tersebut menandai perjalanan panjang penyelesaian hak kepemilikan atas tanah yang ditempati oleh sedikitnya tiga ribu orang itu. Berlarutnya silang sengkarut alih kepemilihan lahan tersebut membuat warga gusar. Sudah berkali-kali pertemuan dilakukan antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemilik rumah, namun tak kunjung ada titik temu.

Jika ditarik ke belakang, pada 1990, pembangunan perumahan itu dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas kebijakan Gubernur Kaltim, Muhammad Ardans. Tujuannya, perumahan dibangun untuk pegawai non-pemerintah yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Seiring berjalannya waktu, setelah perumahan terbangun, Pemprov Kaltim menunjuk sebuah real estate untuk menjual perumahan tersebut. Sistemnya penjualannya lewat jalur Kredit Kepemilihan Rumah (KPR).

Belakangan, hal ini menimbulkan masalah. Pasalnya, tanah tersebut masih berstatus milik Pempov Kaltim. Masalah itu mencuat ketika warga ingin mengalihkan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hak milik atas rumah dan lahan.

Ketika warga mengurus hak kepemilikan tersebut, pemerintah tak dapat memenuhinya. Karena lahan masih berstatus milik Pemprov Kaltim.

Warga tak tinggal diam. Sejak empat tahun silam, tuntutan terus dilayangkan kepada Pemprov Kaltim. Ada permintaan dari sebagian warga, agar lahan itu dihibahkan.

Melalui bawahannya di Biro Perlengkapan, Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak menyetujui hibah tanah tersebut. Namun syaratnya, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemerintah daerah memiliki dalih tak dapat langsung memenuhi permintaan warga karena terkendala aturan. Alasannya, hibah tidak dapat dialamatkan kepada individu. Melainkan hanya dapat dilakukan pada lembaga, organisasi, dan yayasan.

Biro Perlengkapan Pemprov Kaltim, Arifin mengaku, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah. Salah satunya, pemerintah mengirim surat kepada Kemendagri untuk meminta penjelasan agar menguatkan kebijakan hibah tanah tersebut. “Kami sudah mengirim surat sejak tahun 2012,” sebutnya.

Namun, semua surat tersebut tidak digubris. Lalu Pemprov Kaltim mengambil inisiatif dengan menggandeng sejumlah pihak. Salah satunya melakukan pertemuan lintas sektor dengan DPRD Kaltim.

Solusi Berbeda

Setelah mendapat keterangan dari pemerintah, warga tak tinggal diam. Beragam langkah diambil. Di DPRD Kaltim, warga mendesak pemprov agar menghibahkan lahan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan berpendapat, pemprov dapat mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut dengan cara menjualnya kepada warga yang menempati lahan tersebut.

“Jika hibah itu tidak mungkin dilakukan karena terkendala aturan, maka opsi kedua ya jual beli dengan warga. Tapi ini juga tidak mudah. Warga mengaku sudah membeli tanah pada saat dulu membeli rumah itu. Inilah yang sedang kita cari titik temunya,” ucap dia.

Tahun lalu, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut sebelum pergantian tahun 2018. “Kita sudah komitmen dengan pemerintah untuk menyesalaikannya tahun (2018)  ini juga,” tegasnya.

Namun setelah berulang kali dilakukan pertemuan bersama pemprov dan warga, masalah tersebut tak kunjung selesai. Edy menyesalkannya karena problem yang berlarut itu berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Pemerintah Dianggap Lamban

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yakub Manika mengaku heran dengan kasus jual beli rumah tersebut. Lumrahnya, setiap pembelian rumah melalui KPR akan disertai kepemilikan tanah.

“Logikanya, orang beli rumah itu jelas rumah dengan tanahnya. Tidak ada istilah jual rumahnya saja. Jadi harga yang dipatok pemerintah dulu itu, sekalian tanah dan rumahnya. Kalau sudah selesai kredit, harusnya tanah dan bangunan sudah menjadi hak milik,” sesalnya, Senin (21/1/19).

Menurutnya, pangkal masalah tersebut berasal dari regulasi yang berubah-ubah. Mestinya setelah cicilan selesai, pemerintah mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan kepada warga.

“Pemerintah harusnya sudah melepaskan kepemilikan lahan itu. Saya akan dorong pemerintah agar lahan dialihkan menjadi hak milik warga,” tegasnya.

Dia meminta Pemprov Kaltim bertanggung jawab atas penyelesaian silang sengkarut tersebut. Dia tidak sependapat dengan opsi hibah atas lahan itu. Sebab warga telah membeli rumah dan tanah melalui sistem KPR.

“Solusi penyelesaian masalah ini melalui hibah, itu tidak tepat. Kalau mau dijual saja. Kalau saya lihat, masyarakat di sana mau saja membeli lahan dengan harga yang terjangkau,” ucapnya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Yusuf Arafah