Akurasi.id, Samarinda – Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diusulkan sebagai kandidat kuat ibu kota Indonesia. Pasalnya, wilayah tersebut memiliki lahan yang luas serta didukung infrastruktur yang memadai.
Diketahui, Bukit Soeharto adalah wilayah taman hutan raya yang menyimpan beragam sumber daya. Di wilayah tersebut terdapat beragam flora dan fauna yang dilindungi negara.
Presiden Joko Widodo pernah meninjau ketersediaan lahan dan infrastruktur di Bukit Soeharto. Mantan Wali Kota Solo itu menilai, wilayah tersebut layak dijadikan pusat pemerintahan.
Sejumlah pihak ikut berkomentar atas pendapat presiden. Kelompok yang pro berpendapat jika Kaltim dipilih sebagai ibu kota negara, maka akan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Secara umum, baik pemerintah provinsi (pemprov) maupun DPRD Kaltim, sependapat dengan usulan Kaltim sebagai ibu kota negara.
Belakangan, muncul penolakan dari beragam pihak atas pilihan Bukit Soeharto sebagai ibu kota negara. Jajak pendapat yang diadakan beberapa lembaga dan media massa lokal menunjukkan, sebagian besar masyarakat Kaltim tak sependapat jika Bukit Soeharto dijadikan ibu kota.
Seturut dengan itu, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI terpilih, Irwan menyebut, Bukit Soeharto memang tidak cocok untuk dijadikan ibu kota negara. Dia beralasan, wilayah tersebut warisan masa depan yang mesti tetap dijadikan kawasan konservasi.
“Saya pikir mengonversinya menjadi wilayah ibu kota juga tidak bijak dan tidak strategis. Karena kita pahami, potensi di bawahnya terkait batu bara dan potensi di atasnya terkait konservasi,” ucapnya, Sabtu (8/6/19).
Meski begitu, politisi Partai Demokrat itu mendukung wacana pemerintah yang ingin menjadikan Kaltim sebagai ibu kota negara. Dia menyarankan Kutai Timur (Kutim) atau Kutai Barat (Kubar) sebagai wilayah yang strategis. Jika daerah ini dijadikan ibu kota negara, maka akan memberikan efek positif bagi pembangunan Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara).
“Karangan dan Sangkulirang itu cukup bagus buat pengembangan ibu kota baru. Bisa juga Barong Tongkok. Saya pikir itu sangat-sangat bagus,” imbuhnya.
Apabila Kaltim terpilih sebagai ibu kota, Pemprov Kaltim diminta menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukung. Tak kalah penting pula kesiapan masyarakat menerima migrasi besar-besaran penduduk seiring pemindahan ibu kota.
“Jumlah pegawai yang datang itu ratusan ribu. Mereka berasal dari pegawai-pegawai departemen dan kementerian. Tentunya membutuhkan penerimaan yang baik. Jangan sampai menimbulkan ancaman-ancaman baru terkait sosial budaya, ekonomi, dan ancaman bagi masyarakat lokal,” sebutnya.
Penolakan sebagian masyarakat atas usulan Kaltim sebagai ibu kota negara perlu direspons pemerintah dengan menegaskan kepada publik bahwa pembangunan infrastruktur ibu kota tidak mengganggu lingkungan.
“Caranya jangan tempatkan ibu kota di areal-areal yang memang secara eksisting ditunjuk sebagai kawasan konservasi. Misalnya taman hutan raya, taman nasional, dan cagar alam. Masih banyak kawasan budi daya dan kawasan lain di Kaltim yang bisa dijadikan ibu kota,” sarannya.
Irwan mengaku akan membantu pemprov untuk memperjuangkan Kaltim sebagai ibu kota negara. Bersama anggota DPR RI terpilih lainnya dia akan berjuang di pusat dan mengambil langkah-langkah politik.
“Karena kalau kita telaah dan analisis manfaat serta mudaratnya, saya pikir lebih besar manfaatnya apabila ibu kota dipindah ke Kaltim,” tutupnya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
