Membedah Beban Insentif Nakes Bontang Sebesar Rp18 Miliar yang Belum Dibayarkan Pemerintah. Bila insentif nakes Bontang telah dialokasikan, maka skema dana itu dibayarkan langsung ke rekening tenaga kesehatan bertujuan mengurangi kemungkinan terjadi pungutan atau pemotongan.
Akurasi.id, Bontang – Lebih satu warsa sudah para tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia berjuang meredam pandemi Covid-19. Dari tenaga, pikiran hingga nyawa dipertaruhkan para nakes menangkis wabah asal Wuhan, Cina itu. Tidak terkecuali para nakes di Kota Bontang. Bahkan, memasuki seperdua tahun, gejolak pandemi kembali merangkak naik.
Namun di balik perjuangan para nakes itu, tidak berjalan seiring dengan reward yang mereka dapatkan dari pemerintah. Hampir semua kabupaten/kota di Tanah Air, tidak terkecuali di Bontang, Kaltim, janji pemberian insentif tidak berjalan sebagaimana keras dan uletnya para nekas berjuang merawat para pasien Covid-19.
Di Kota Taman sendiri misalnya, insentif para nakes Bontang hingga sepenggal warsa 2021 belum juga dicairkan pemerintah. Ada banyak alasan yang dikemukakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang atas hal itu. Salah satunya, pelimpahan insentif nakes Bontang oleh pemerintah pusat dilakukan setelah APBD 2021 sudah terlanjut diketok.
Padahal, sebagai bentuk dukungan, pemerintah sudah menjanjikan akan memberikan insentif bulanan bagi setiap tenaga kesehatan. Hal itu merujuk pada aturan yang telah diterbitkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan yang tertuang melalui KMK Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, tenaga kesehatan yang merawat pasien atau ditugaskan di fasilitas kesehatan rujukan Covid-19, berhak mendapatkan insentif yang dikirim langsung ke rekening tenaga kesehatan.
Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang, batasan tertinggi insentif yang dibayarkan terbagi menjadi empat kategori, yaitu dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, serta tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta. Skema pembiayaan yang dibayarkan langsung ke rekening tenaga kesehatan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadi pungutan atau pemotongan.
Perihal itu, Kepala Dinkes Kota Bontang, dr Bahauddin menyampaikan, penundaan pembayaran insentif nakes Bontang dikarenakan belum adanya penganggaran dari pemerintah. Di tahun sebelumnya alokasi insentif untuk nakes langsung dikucurkan dari pemerintah pusat.
[irp]
“Dana dari pusat hanya meng-cover hingga September 2020. Sehingga untuk pembayaran Oktober-Desember dialihkan ke pemerintah daerah,” ujarnya saat ditemui usai rapat dengan Komisi II DPRD Bontang, Senin (21/06/2021).
Hal itulah yang menjadi batu sandungannya. Regulasi peralihan pembayaran insentif nakes Bontang ke pemerintah daerah baru terbit di bulan Februari 2021. Sedangkan anggaran APBD Kota Bontang untuk tahun 2021 sudah terlebih dahulu diketok.
“Kami sudah mengusulkan untuk direalisasikan pada anggaran pergeseran 2021. Tapi belum mencapai kesepakatan,” ucapnya. Pihaknya hanya bisa berharap, anggaran untuk insentif nakes Bontang bisa terealisasi pada anggaran perubahan.
Di sisi lain, proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk membayar nakes selama setahun terhitung Januari-Desember 2021 mencapai Rp18.987.857.724. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf Perencanaan Program dan Keuangan Dinkes, Rahmahwati Asmaya.
[irp]
Kata dia, anggaran tersebut merupakan asumsi kebutuhan anggaran insentif untuk 12 bulan berdasarkan realisasi yang diinput di aplikasi INNAKES. Angka tersebut didapat dari perhitungan rasio jumlah nakes terhadap pasien dan jumlah hari kerja nakes.
“Asumsi anggaran harus memperhitungkan dua hal tersebut,” jelas Rahmah. Adapun rincian anggarannya, untuk puskesmas capai Rp3.960.000.000, laboratorium kesehatan daerah Rp420.000.000, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang Rp14.607.857.724.
Sedangkan untuk pembayaran insentif empat bulan pertama terhitung Januari-April, membutuhkan anggaran mencapai Rp3.827.500.101. Angka tersebut mengacu pada data hasil inputan nakes yang sudah terverifikasi dalam aplikasi INNAKES setidaknya ada 746 nakes.
Ia merincikan, dari 6 puskesmas yang ada di Bontang, masing-masing mengusulkan 11 nakes, totalnya ada 264 nakes. Sehingga insentif yang akan dibayarkan sejumlah Rp1.320.000.000. Kemudian, Labkesda menginput 7 data nakes dan kebutuhan anggaran untuk pembayaran insentif mencapai Rp140.000.000. Selanjutnya untuk nakes di RSUD Taman Husada, yang ter-input di sistem INNAKES baru bulan Januari dan Februari.
[irp]
Untuk bulan Januari, ada 228 orang dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1.150.178.624 dan Februari terinput ada 226 orang, sehingga alokasi dana yang dibutuhkan yakni Rp1.217.321.477. Namun angka itu masih bisa berubah, mengikuti kemampuan keuangan di daerah. Sehingga ada tiga pilihan persentase pembayaran yakni 100 persen, 75 persen, dan 50 persen.
Kata dia, jika mengacu pada regulasi yang sudah ditetapkan, dengan pola besaran insentif tertinggi, kalkulasi 100 persen itu membutuhkan anggaran sekitar Rp25.740.000.000. Sementara untuk 75 persen berkisar Rp19.305.000.000. Pun untuk 50 persen berada diangka Rp12.870.000.000. “Ada simulasi perhitungan, tapi tetap mengikuti kemampuan keuangan daerah,” ujarnya. (*)
Penulis: Fajri Sunaryo
Dilengkapi: Dirhanuddin
Editor: Dirhanuddin
