Akurasi.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah terkait implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL). Hal ini menyusul aksi protes besar-besaran dari sopir truk di berbagai wilayah Jawa Tengah.
“ODOL ini kan tidak hanya berbicara tentang nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut dampak sosial yang harus kita pikirkan,” ujar Luthfi saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tidak menimbulkan polemik. “Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” lanjutnya.
Kebijakan Zero ODOL merupakan program nasional yang mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2025. Inisiatif dari Korps Lalu Lintas Polri ini mengedepankan tiga tahapan penindakan, yakni sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum, dengan pendekatan langsung kepada pengemudi, pemilik kendaraan, hingga perusahaan jasa angkutan.
Namun, penerapan kebijakan tersebut memicu penolakan luas, terutama dari kalangan sopir truk. Gelombang unjuk rasa terjadi di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah, seperti Pati, Karanganyar, Salatiga, Klaten, dan Banyumas. Sopir menuntut penerapan yang adil tanpa tebang pilih serta kemudahan dalam proses uji emisi kendaraan.
Pada Kamis (19/6/2025), ratusan sopir truk melakukan mogok massal di Jalan Majapahit, Semarang. Mereka memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dan berkumpul di depan Centra City Mall untuk menolak kebijakan Zero ODOL yang dianggap merugikan pengemudi angkutan barang.
Polda Jateng bersama Polrestabes Semarang segera turun tangan untuk mengatur lalu lintas, mengurai kemacetan, dan menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Pratama Adhyasastra bersama Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi berdialog langsung dengan massa aksi.
“Kebijakan ini bukan untuk mempersulit pengemudi, tetapi demi keselamatan bersama. Kendaraan ODOL berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal,” ujar Pratama dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan bahwa Polri tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, namun mengimbau agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
“Polri hadir secara humanis, menjaga arus lalu lintas agar tetap lancar dan memastikan aksi berjalan kondusif. Aspirasi boleh disampaikan, tapi harus sesuai aturan dan tidak merugikan publik,” tegasnya.
Polda Jateng juga berkomitmen terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya dalam melakukan sosialisasi persuasif kepada pelaku transportasi barang tentang pentingnya kebijakan Zero ODOL sebagai upaya menekan angka kecelakaan akibat kelebihan muatan dan dimensi kendaraan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
