Akurasi.id, Kukar – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kutai Kartanegara (Kukar), Marwan, bakal mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar 2020.
Karena itu, media ini menggali gagasan mantan wakil rakyat di Kukar itu. Bagian ini memuat gagasan Marwan dalam bidang pengelolaan Blok Mahakam, lubang tambang, pengelolaan keuangan daerah, penataan pasar dan pariwisata.
Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengelola participating interest (PI) Blok Mahakam?
Kalau mengikuti kata hati, semua PI Blok Mahakam harus menjadi milik Kukar. Tetapi ada aturan yang mengatur masalah ini. Provinsi dan kabupaten mendapat bagian. Tentu saya berharap bagian Kukar lebih besar daripada bagian yang lain. Perusahaan ini beroperasi di tempat kita. Setelah beroperasi, dia meninggalkan dampak kerusakan lingkungan bagi Kukar.
Pemerintah kita harus terlibat aktif mengelola Blok Mahakam. Konsekuensinya, ketika kita mendapatkan PI yang besar, maka kita harus menyiapkan diri. Ini bukan investasi kecil. Harus benar-benar serius.
Terdapat banyak lubang eks tambang di Kukar. Pendapat Anda?
Kita harus tegas kepada perusahaan batu bara. Ketegasan yang saya maksud adalah meminta perusahaan segera mereklamasi eks lubang tambang. Banyak hal yang membuat kita lalai mengawasi lubang tambang. Perusahaan membuat program. Masyarakat diminta memelihara ikan di bekas lubang tambang. Perusahaan membantu bibit dan pakan ikan. Pada saat panen raya, mereka mengundang para petinggi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
Terakhir, mereka akan bilang ke pemerintah, lubang itu tidak perlu ditutup. Karena katanya masyarakat memerlukannya untuk memelihara ikan. Kadang-kadang kita dibohongi dengan cara ini. Mereka mengeluarkan biaya kecil. Padahal kewajibannya mereklamasi eks lubang tambang. Tugas pokok mereka dilupakan hanya karena membantu masyarakat membuat keramba dan membantu bibit ikan.
Setiap perusahaan menyetor dana jamrek [jaminan reklamasi]. Cairkan jaminannya. Pakai untuk menutup lubang eks tambang. Kalau dibiarkan, lubang-lubang itu akan menjadi bom waktu bagi kita. Banyak orang yang sudah meninggal di eks lubang tambang. Di mana jamrek? Kenapa eks lubang tambang dibiarkan? Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan jamreknya bodong?
Pemerintah tidak perlu takut kepada perusahaan dalam urusan seperti ini. Ada aturan yang harus ditegakkan. Kita harus tegas. Di sini pemerintah dituntut ketegasannya. Pemimpin harus berani mengambil risiko dan tegas menegakkan aturan.
Ketika aturan tidak ditegakkan, maka akan menjadi bom waktu bagi pemimpin daerah. Kepala daerah yang bermain-main dengan masalah ini menyimpan bahaya bagi dirinya sendiri. Aparat hukum saat ini mengawal terus masalah-masalah di daerah.
Apa pelajaran yang dapat diambil setelah kasus korupsi di Kukar diungkap KPK?
Pengelolaan keuangan daerah harus transparan. Akses semua orang terhadap program yang kita laksanakan mesti dibuka ke publik. Kasus korupsi muncul karena kita tidak terbuka kepada publik.
Orang-orang begitu sulit mengakses buku APBD. Masyarakat mengakses program pemerintah yang sudah dilaksanakan pun sulit. Padahal kita harus memberikan kesempatan semua orang mengakses laporan keuangan dan program yang telah dilaksanakan pemerintah.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan muncul. Hari ini masyarakat acuh tak acuh. Enggak mau tahu. Yang penting program di daerahnya bisa dijalankan. Setelah ada masalah, barulah ramai mempersoalkannya.
Kalau kita membuka akses program dan laporan keuangan, masyarakat bisa mengawasinya. Paling tidak hal ini meminimalisasi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Apa pendapat Anda terhadap pengelolaan Pasar Mangkurawang?
Kita berharap Mangkurawang menjadi pasar induk. Coba tanyakan orang-orang di Pasar Pagi. Dari mana mereka mendapatkan sayur? Sayur-sayuran itu dari Tenggarong Seberang dan Loa Janan. Sementara ikan-ikan diambil dari Muara Badak, Anggana, dan Samboja.
Apabila Pasar Mangkurawang kita jadikan pasar induk, semua hasil pertanian bisa dimasukkan ke sana. Setelah di pasar induk, baru disebar ke pasar-pasar penyangga. Dibanding hari ini, hampir di semua sudut jalan di Tenggarong terdapat pasar mandiri. Pasar ikan dan sayur tersebar di mana-mana.
Ke depan kita akan membuat pasar penyangga di beberapa kelurahan di Tenggarong. Catatannya, barang harus ke pasar induk. Supaya siklus pasar berjalan dengan baik. Hari ini yang membuat pasar cerai-berai karena siklusnya tidak jelas.
Ada orang yang bertani. Dia juga yang menjual hasil pertaniannya. Coba perhatikan di pasar. Ada orang yang datang dari sawahnya pakai motor atau mobil. Dia membuka lapak sendiri. Ini memotong siklus pasar.
Padahal kalau kita jadikan Pasar Mangkurawang sebagai pasar induk, orang-orang bisa membeli hasil-hasil pertanian di sana. Petani yang menjual sendiri di pasar mandiri bisa merusak mata rantai pasar.
Tetapi penataan Pasar Mangkurang harus lebih baik. Tidak boleh kumuh seperti sekarang. Saya setiap minggu hampir dua atau tiga kali ke Pasar Mangkurawang. Ada komunikasi yang tersendat antara pengelola pasar dan pemilik kios.
Sebagian besar kios di pasar itu kosong. Satu orang mendapat tiga sampai empat kios. Padahal setiap orang hanya membutuhkan satu kios. Sisanya kosong. Harusnya yang kosong itu diberikan kepada orang yang mau mengisinya.
Kemudian kita harus menertibkan pasar-pasar kaget di Tenggarong. Ini menyangkut ketertiban kota, keindahan, dan kelancaran arus lalu lintas. Di Maduningrat, orang-orang susah melewati jalan menuju Danau Murung. Kenapa? Karena ada pasar kaget. Ada juga di Jalan Panjaitan. Hampir di beberapa tempat begitu. Ada pasar kaget.
Bukan berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berniaga. Hanya saja harus ada tempat berjualan resmi yang kita sediakan.
Mengapa pasar di Tenggarong harus diatur dan dikelola?
Penataan Tenggarong ini berkaitan dengan visi pemerintah yang ingin menjadikan Tenggarong sebagai kota wisata. Wisatanya di mana? Jalan saja rusak, tidak tertib, dan banyak orang yang berjualan di trotoar. Ini menunjukkan Tenggarong bukan kota wisata.
Pengelolaan card free day itu tidak boleh dilepas begitu saja. Pemerintah bisa mengambil bagian. Kita minta seluruh penjual makanan khas Kutai berjualan di pinggir-pinggir jalan di area card free day.
Dengan begitu, orang-orang yang ingin sarapan atau makan akan datang setiap hari Minggu ke Tenggarong. Orang-orang yang ingin weekand dari kota-kota terdekat seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, Sangatta, tidak perlu pergi ke luar daerah. Kita ajak mereka mengunjungi area card free day. Apa yang berbeda? Di sana ada makanan khas Kutai.
Kemudian untuk memeriahkannya, kita undang para pelaku seni. Mungkin kelompok tari, tingkilan, dan lain-lain, kita minta tampil di situ. Hal ini akan memotivasi orang-orang berkunjung ke Tenggarong. Setiap Minggu, orang-orang akan memenuhi kota ini. Karena di sini ada sesuatu yang berbeda.
Secara otomatis tempat-tempat penginapan dan hotel-hotel akan penuh. Masyarakat yang berjualan di areal card free day akan diuntungkan. Ini hanya boleh kita lakukan sekali dalam seminggu. Jangan setiap hari.
Banyak hal lain yang harus kita tata di Tenggarong. Supaya ke depan kita fokus menjadikannya sebagai kota wisata. Kemudian kecamatan yang lain kita kembangkan sesuai keunggulannya masing-masing. (*)
Penulis/Editor: Ufqil Mubin
