Akurasi.id, Bontang – Selain menyoroti masalah berbagai perizinan yang belum dikantongi PT Energi Unggul Persada (EUP) terkait kegiatan pembangunan Pabrik Crude Palm Oil (CPO) di Segendis Kelurahan Bontang Lestari, DPRD Bontang juga turut menyoroti aktivitas penebangan pohon mangrove yang dilakukan oleh perusahaan, namun belum memiliki izin atau mengganti rugi penebangan tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I Agus Haris saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkot Bontang, serta perwakilan PT EUP di Ruang Rapat Kantor DPRD, Senin (10/6).
Dikatakannya, sebelum melaksanakan kegiatan penebangan tersebut, seharusnya PT EUP harus mengantongi izin terlebih dahulu
“Saya yakin pasti mereka (PT EUP, Red.) belum memiliki izin,” ucapnya.
Seharusnya kata dia, jika ingin melakukan aktivitas penebangan mangrove, harus berkoordinasi dan membayar sejumlah ganti rugi ke Pemprov Kaltim. Atas dasar ini pula, Agus Haris semakin menekankan agar PT EUP untuk sementara dihentikan sembari menyelesaikan izin-izin yang belum lengkap.
“Lengkapi izinnya baru bisa jalan, selagi izin belum lengkap jangan dulu dikerjakan. Kalau tidak ini bisa diberhentikan selamanya,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini menuturkan, pihaknya tidak memberikan tenggang waktu untuk menyelesaiakn semua perizinannya.
Pihaknya juga mendorong Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) untuk membantu penyelesaian seluruh izin yang diminta PT EUP, agar pekerjaan dapat kembali dilanjutkan dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Kami tidak menghalang-halangi, kami memberikan solusi yang baik agar semua berjalan dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat,” tukasnya. (adv)
Penulis: Bambang Al-Fatih
Editor: Yusva Alam
