Realisasi Anggaran Baru 18 Persen hingga Juli, DPRD Pertanyakan Kinerja Dishub Kaltim. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dewan, diketahui, dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp58 miliar di APBD 2021, ternyata yang baru terserap Dishub sebanyak Rp10 miliar.
Akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim menyoroti serapan anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim yang baru terealisasi sekitar 18 persen hingga awal Juli ini. Dengan rendahnya serapan itu, legislatif pesimis perencanaan pembangunan yang telah dianggarkan di instansi tersebut dapat terealisasi semuanya.
Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dishub Kaltim kepada awak media. Ia mengatakan, pihaknya mengevaluasi daya serap anggaran Disbub Kaltim. Lantaran dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp58 miliar baru terserap sebanyak Rp10 miliar.
“Kalau di ekuivalen serapannya baru 18 persen. Nah tadi kami minta bersama teman-teman dewan yang lain, supaya Dishub Kaltim meningkatkan serapannya karena sebentar lagi kita kan akan membahas APBD Perubahan,” kata Sarkowi.
Untuk itu, Dishub Kaltim menjanjikan dalam sisa waktu yang ada mereka akan bekerja keras untuk segera merealisasikan anggaran yang tersisa. “Jadi apa yang menjadi kendala dalam program itu juga diselesaikan. Entah itu ada yang masih tahap lelang dan lain sebagainya,” ujarnya.
Selain itu, Sarkowi juga menuturkan, pihaknya meminta Dishub Kaltim memperjelas penyusunan program anggarannya. Lantaran dalam pertemuan itu Dishub Kaltim hanya memaparkan mengenai rencana anggaran perubahan. Hal ini dilakukan agar ada kesejajaran dalam program yang akan dilaksanakan oleh Dishub Kaltim dengan visi dan misi Gubernur Kaltim Isran Noor.
“Supaya dalam menyusun program itu juga mereka melihat visi dan misi gubernur. Jadi kelihatannya tadi banyak program mereka hanya studi-studi, kami maunya kalau membuat perencaan itu nyambung dengan realisasinya. Kalau mengadakan rapat dengan Komisi III misalnya, mengajukan DED ini atau studi ini. Followup-nya apa, sampai terwujud,” terang politisi Fraksi Partai Golkar ini.
[irp]
“Misal mereka studi tentang kereta api, apakah mendesak tentang itu. Jadi kami ingin kembalikan ke prioritas programnya,” sambung dia.
Mengenai alasan lambatnya serapan itu, Sarkowi memaparkan, bahwa permasalahan yang dihadapi setiap instansi pemerintah di Kaltim itu sama yakni perubahan sistem. “Keuangannya memakai Simda dan kegiatannya memakai EESPD itu kan memang semua ya. Paling tidak dengan waktu yang ada ini kan bisa bergerak lebih cepat. Masa perubahan sistem saja memakan waktu lama,” tandasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
